Tanggapi Pandangan Fraksi, BPKPD Sulbar Kawal Penyusunan Ranperda APBD Perubahan 2025

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat terus mengawal proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Hal ini dilakukan sebagai respons atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar dalam rapat paripurna yang digelar sebelumnya.

Sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BPKPD Sulbar menggelar rapat kerja lanjutan di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Senin (4/8/2025). Rapat ini menjadi momentum penting untuk menampung, mengklarifikasi, dan menanggapi berbagai masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD.

Rapat turut dihadiri oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama jajaran, termasuk Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi Muhammad Apriadi, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda Abdul Kuddus, serta sejumlah staf teknis. Turut hadir juga Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, mewakili unsur TAPD lainnya.

Langkah ini juga sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta memastikan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulbar.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menyusun APBD secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai arah pembangunan daerah.

“Kami mengapresiasi setiap pandangan dan masukan dari fraksi DPRD, karena hal ini akan memperkuat kualitas dokumen APBD dan memastikan program yang direncanakan bermanfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujar Ali Chandra.

Dalam rapat tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja prioritas, strategi pembiayaan, hingga penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Proses ini menjadi bagian dari tahapan yang akan menentukan arah pembangunan Sulbar dalam semester akhir tahun anggaran, sekaligus menjaga kesinambungan program prioritas sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.