Makassar Siap Jadi Kota Percontohan Sistem Merit ASN

Jakarta, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmennya dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.

Langkah konkret ini ditunjukkan melalui pertemuan resmi jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas strategi penguatan tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit bagi ASN Makassar.

Wali Kota Munafri memimpin langsung delegasi bersama Sekda A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin Thantu dan para tim ahli.

“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah, kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri.

Ia menegaskan pentingnya objektivitas dan transparansi dalam promosi jabatan ASN. “Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegasnya.

Sistem merit yang diusung menitikberatkan pada kompetensi, talenta dan kemampuan, tanpa campur tangan unsur non-profesional. Transformasi digital juga diupayakan untuk mendukung birokrasi modern dan berintegritas.

Komitmen ini mendapat dukungan penuh dari BKN, yang menargetkan Makassar sebagai pilot project nasional penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit.

“Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” ujar Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Thantu. “Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambahnya.

Kepala BKN berharap Makassar menjadi model nasional dalam implementasi sistem merit yang objektif dan sistematis. Pemkot Makassar pun segera menyiapkan desain sistem ini dengan dukungan para ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital.

“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tutup Kamelia.