Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Penetapan 1 Ramadhan 1447 H yang jatuh pada 19 Februari 2026 kembali memantik diskursus klasik: mengapa di sebagian narasi publik muncul “31 Sya’ban”, padahal dalam sistem kalender hijriah satu bulan hanya berjumlah 29 atau 30 hari? Di sinilah letak problem kita: bukan semata pada tanggal, tetapi pada tata kelola otoritas, literasi falak, dan komunikasi keagamaan.
Hijriah Tidak Mengenal 31 Hari
Sejak era Umar bin Khattab menetapkan kalender hijriah (17 H), sistem ini berbasis peredaran bulan (qamariyah). Satu siklus sinodik bulan berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit. Karena itu, secara fikih dan astronomi, jumlah hari dalam satu bulan hijriah hanya 29 atau 30 tidak pernah 31.
Hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menegaskan:
“Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika tertutup awan, maka genapkanlah Sya’ban tiga puluh hari”.
Dalil ini menjadi fondasi metode rukyat (observasi hilal) sekaligus dasar istikmal (menggenapkan 30 hari). Dengan demikian, jika muncul klaim “31 Sya’ban”, maka itu bukan persoalan fikih klasik, melainkan kekeliruan teknis dalam konversi kalender masehi–hijriah atau dalam membaca data astronomi.
Hisab vs Rukyat: Perdebatan yang Tak Kunjung Usai
Sejak lama, umat Islam Indonesia hidup dalam dua pendekatan: rukyat dan hisab. Ormas seperti Nahdlatul Ulama cenderung memprioritaskan rukyat dengan kriteria imkan rukyat, sementara Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Negara, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, mengambil posisi tengah dengan sidang isbat. Masalahnya bukan pada perbedaan metodologi karena keduanya memiliki legitimasi ilmiah dan turats fikih melainkan pada inkonsistensi komunikasi publik. Ketika publik awam mendengar “Sya’ban 31 hari”, yang terbayang adalah kegagalan sistem, padahal bisa jadi itu hanya efek konversi kalender global yang tidak sinkron dengan sistem lokal.
Kekacauan Administratif atau Krisis Literasi
Di era digital, aplikasi kalender otomatis sering mengonversi tanggal berdasarkan algoritma global (misalnya Umm al-Qura Saudi) yang tidak selalu identik dengan keputusan sidang isbat di Indonesia. Ketika keputusan resmi berbeda dengan kalender digital, muncullah ilusi “kelebihan hari”.
Persoalan ini menunjukkan bahwa problem kita lebih bersifat administratif dan literatif daripada teologis. Umat sering mengira ada “penambahan hari”, padahal yang terjadi adalah perbedaan sistem rujukan.
Negara, Otoritas, dan Kepercayaan Publik
Dalam konteks Indonesia, sidang isbat bukan hanya forum ilmiah, tetapi juga simbol otoritas negara dalam mengelola keberagamaan. Jika komunikasi hasil sidang tidak transparan dan edukatif, ruang publik akan diisi spekulasi. Padahal, perbedaan awal Ramadhan bukanlah anomali sejarah. Sejak abad-abad awal Islam, perbedaan matla’ (wilayah visibilitas hilal) sudah diakui. Imam Syafi’i bahkan membolehkan perbedaan antarwilayah berdasarkan rukyat lokal.
Maka, yang kita butuhkan bukan sekadar penetapan tanggal, tetapi literasi falak yang masif dan komunikasi publik yang jernih. Negara perlu menjelaskan data elongasi, tinggi hilal, dan parameter imkan rukyat dengan bahasa sederhana agar umat memahami bahwa keputusan diambil secara ilmiah, bukan politis.
Menuju Kalender Hijriah Global?
Diskursus kalender hijriah global terus bergulir di forum internasional. Namun realitas geopolitik dan perbedaan metodologi membuat unifikasi belum mudah tercapai. Indonesia, dengan tradisi moderatnya, justru bisa menjadi laboratorium dialog antara hisab dan rukyat.
Penetapan 1 Ramadhan 19 Februari 2026 seharusnya menjadi momentum refleksi: bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana umat meningkatkan literasi astronomi dan kedewasaan beragama.
Karena pada akhirnya, Ramadhan bukan hanya soal tanggal mulai, melainkan tentang kualitas iman yang kita bangun. Perbedaan satu hari tidak akan membatalkan pahala, tetapi kegaduhan yang tak perlu bisa menggerus ukhuwah.
Dan ukhuwah, dalam tradisi Islam, jauh lebih utama daripada sekadar menang dalam perdebatan kalender
