MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Gubernur Sulawesi Barat bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (10/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan kesiapan serta optimalisasi program yang menjadi salah satu strategi nasional Presiden Republik Indonesia.
Sekprov Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa Program MBG merupakan agenda prioritas nasional yang harus dijalankan secara optimal dan terukur.
“Program makan bergizi gratis ini merupakan program strategis nasional yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dan terukur,” ujar Junda dalam rapat tersebut.
Menurut dia, keberhasilan program MBG tidak semata diukur dari kelancaran distribusi makanan kepada anak-anak penerima manfaat. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal serta membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.
“Keberhasilan MBG juga diukur dari dampak ekonominya. Ekosistem bisnis dari program ini harus berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Sulbar turut meninjau sejauh mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal dalam radius terdekat.
Junda berharap program MBG dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat, khususnya di desa-desa yang berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan.
“Kita berharap multiplier effect ekonomi dari program MBG ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya di desa-desa yang ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” ujarnya.
Selain itu, rapat juga membahas evaluasi kapasitas produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Berdasarkan data sementara, kebutuhan bahan baku seperti daging, ayam potong, telur, serta komoditas lainnya masih cukup besar dan diharapkan dapat dipenuhi dari produksi dalam daerah.
“Kita ingin melihat seberapa besar kemampuan produksi lokal kita, dan bagaimana kekurangan ini ke depan bisa dipenuhi oleh petani dan peternak di Sulbar,” ungkap Junda.
Pemprov Sulbar juga mengidentifikasi sejumlah hambatan operasional, terutama terkait distribusi logistik, seperti kondisi akses jalan, ketersediaan fasilitas pendingin, hingga sistem distribusi bahan pangan.
Penguatan kelembagaan ekonomi desa turut menjadi fokus pembahasan. Pemprov berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat berperan aktif dalam rantai pasok kebutuhan pangan program MBG.
“Kita ingin memastikan program ini berjalan baik di Sulawesi Barat, termasuk dari sisi kelembagaan ekonomi desa,” tutur Junda.
Ia juga menekankan pentingnya aspek keberlanjutan program. Menurutnya, jumlah dapur MBG ke depan akan terus bertambah dan membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar secara konsisten.
“Pertanyaannya, apakah kita mampu memenuhi kebutuhan itu secara berkelanjutan dari lokal. Ini penting karena ke depan distribusi dari luar daerah juga akan semakin sulit, sementara wilayah sekitar juga memiliki kebutuhan yang sama,” pungkasnya.
