MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menerima kunjungan Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Izbet Alighorky, di ruang kerja Kepala Dinas ESDM Sulbar, Rabu (21/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas komitmen PLN dalam melanjutkan pembangunan Listrik Desa (Lisdes) serta peningkatan layanan kelistrikan di seluruh wilayah Sulawesi Barat, termasuk daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat akses yang sulit.
Manager PLN UP2K Sulbar Izbet Alighorky menyampaikan bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Sulawesi Barat saat ini telah mencapai 90,97 persen. Meski demikian, masih terdapat lebih dari 9 persen masyarakat yang belum menikmati akses listrik dari PLN.
“Untuk mendorong rasio elektrifikasi menuju 100 persen, pembangunan listrik desa serta program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi instrumen yang sangat penting,” ujar Izbet.
Ia menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 19 desa yang belum berlistrik di Sulawesi Barat. Desa-desa tersebut meliputi satu desa berstatus wilayah usaha di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, dua desa di Kecamatan Bala Balakang, serta 17 desa lainnya dengan kondisi akses jalan yang sangat ekstrem sehingga menyulitkan mobilisasi dan pengangkutan material jaringan listrik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN UP2K Sulbar telah merencanakan pembangunan jaringan listrik di 20 lokasi pada tahun 2025, guna menjangkau desa dan dusun yang belum menikmati layanan listrik.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya PLN dalam melistriki seluruh desa dan dusun yang belum terjangkau jaringan listrik.
Ia juga berharap pemerintah kabupaten dapat memprioritaskan pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju desa-desa tersebut, serta melakukan sinkronisasi program dengan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian ESDM agar berjalan selaras dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat.
“Terkait status wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di Desa Pulau Karampuang, kami akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap penyediaan tenaga listrik di wilayah tersebut,” kata Bujaeramy.
Selain itu, Dinas ESDM Sulbar juga mengimbau para kepala desa dan lurah agar segera menyampaikan usulan masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik atau kWh meter sendiri kepada Dinas ESDM Sulbar. Data tersebut akan menjadi dasar pendataan dan pengusulan program listrik gratis atau BPBL.
Upaya ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan layanan dasar, termasuk akses energi listrik.
PLN pun terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
(dn)
