Palopo, Potretnusantara.co.id – Siang menjelang soreh hari kemarin, saya menerima pesan singkat via – WA dari salahseorang Dosen Progresif UIN Palopo, Abd. Kadir Arno, S.E. Sy.,M.Si.
Pesan itu berupa undangan menghadiri “Sidang Promosi Doktor” yang akan di selenggarakan di Kampus UIN Alauddin Makassar (Gedung Pascasarjana) pada Kamis (lusa), Pukul.10.00 Wita – selesai (22/01/2026).
Judul Disertasi yang dipertahankan adalah “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT
DENGAN ISLAMIC GOOD GOVERMENT GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA
MASYARAKAT KOTA PALOPO).
Temuan utama dalam penelitian beliau menegaskan peran strategis Islamic Good Goverment Governance sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat dampak positif pertumbuhan ekonomi sekaligus memperlemah dampak negatif kemiskinan dan pengangguran terhadap Islamic Human Development.
Dalam konteks tersebut, penelitiannya hadir untuk mengisi kesenjangan konseptual dan empiris dengan mengembangkan serta menguji model Islamic Human Development
yang mengintegrasikan dimensi ekonomi dan tata kelola pemerintahan Islami.
Model tersebut tidak hanya menilai kesejahteraan dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan kemiskinan, pengangguran, dan kualitas Islamic Good Governance sebagai elemen kunci dalam pembangunan manusia Islami.
Melalui pendekatan integratif tersebut, penelitiannya diharapkan mampu
memberikan dasar teoretis dan praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan komprehensif.
Implikasi temuannya, secara teoritis memperkaya Development Theory dan Inclusive Growth Theory dengan
menempatkan dimensi etis-institusional sebagai prasyarat efektivitas pembangunan, sekaligus memberikan validasi empiris terhadap kerangka Integrative Maqāṣid-Based Human Development Theory dan Integrative Islamic Ethical Governance Theory.
Secara praktis, penelitiannya menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah perlu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja dalam kerangka Islamic Good Goverment Governance.
Dengan demikian, pembangunan
manusia Islami tidak hanya diukur melalui peningkatan indikator ekonomi, tetapi melalui terwujudnya kesejahteraan yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan publik secara holistik.
Sumber: Abstrac Disertasi AkA
Editor: S PNs
