MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id — Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja bersama seluruh jajarannya sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemkesra Setda Sulbar, Kamis (8/1/2026).
Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini menjadi langkah strategis dalam menetapkan target serta program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Selain itu, kegiatan ini menegaskan pentingnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Biro Pemkesra dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
Plt Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengatakan Perjanjian Kinerja merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap unit kerja menjalankan tugas dan fungsinya secara terukur, efektif, dan bertanggung jawab, sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
“Perjanjian kinerja ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen bersama untuk bekerja secara profesional, terarah, dan fokus pada hasil. Ini juga bagian dari upaya mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka dan Bapak Salim S. Mengga, dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan, melalui Perjanjian Kinerja tersebut, setiap unit kerja di lingkungan Biro Pemkesra diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung program strategis pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Biro Pemkesra, lanjut Murdanil, berkomitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diikuti oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Pemkesra sebagai wujud keseriusan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Rls)
