Pemerintah Daerah Dinilai Lamban, Ketua GMNI Touna Soroti Kericuhan Aksi Tolak Survei Seismik

Tojo Una Una, Potretnusantara.co.id – Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Tojo Una-Una (Touna) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak rencana survei seismik minyak dan gas (migas) di wilayah perairan Kabupaten Tojo Una-Una. Aksi yang didampingi oleh DPC GMNI Touna dan EK LMND Touna tersebut berakhir ricuh akibat kekecewaan massa terhadap sikap Pemerintah Daerah (Pemda), Selasa (23/12/2025).

Aksi ini dipicu oleh kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai mengancam mata pencaharian nelayan lokal. Massa aksi yang terdiri dari unsur nelayan dan mahasiswa mengkhawatirkan eksploitasi migas tersebut akan merusak ekosistem laut, mengganggu jalur tangkap ikan, serta mempersempit ruang melaut bagi nelayan tradisional.

Kericuhan mulai pecah setelah massa menilai Pemerintah Daerah tidak tegas dalam menyatakan penolakan terhadap aktivitas survei tersebut. Akibatnya, terjadi tindakan anarkis yang menyebabkan kerusakan pada beberapa fasilitas di gedung Pemerintah Daerah dan kantor DPRD Touna.

Situasi semakin memanas setelah pernyataan Ketua DPRD Touna yang dianggap tidak mendukung aspirasi massa yang datang, sehingga menyulut kemarahan para nelayan.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPC GMNI Touna, Moh. Ricky M. Nibi, menilai Pemda gagal dalam berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

“Seharusnya Pemerintah Daerah Tojo Una-Una cepat menyikapi keinginan masyarakat nelayan pesisir agar pengrusakan fasilitas tidak perlu terjadi. Saya menilai Pemda terlalu bertele-tele dalam memenuhi tuntutan masyarakat,” tegas Ricky.

Setelah melalui negosiasi panjang yang melibatkan Koordinator Lapangan, Muhamat Salam, serta Ketua DPRD Touna, akhirnya dicapai kesepakatan bersama.

Perwakilan nelayan dan jajaran pemerintah menandatangani petisi yang menyatakan penolakan serta pemberhentian sementara aktivitas survei seismik di wilayah perairan Touna.

Saat ini, masyarakat nelayan pesisir sepakat untuk menunggu kepulangan Bupati dari Jakarta dengan harapan pemerintah pusat secara resmi menghentikan seluruh rencana survei seismik di wilayah mereka.