Kominfo Makassar Gelar Sosialisasi Audit TIK

Makassar, Potretnusantara.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar melalui Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) menggelar Sosialisasi Pentingnya Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Tata Kelola Pemerintahan di lantai 7 Gedung MGC, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran perangkat daerah serta para pengelola sistem pemerintahan berbasis digital. Sosialisasi tersebut mengusung tema “Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Keandalan Sistem Pemerintahan melalui Audit TIK yang Terstandar”.

Kepala Bidang Aptika, Zulkarnain, menegaskan pentingnya audit TIK dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem pemerintahan.

“Tanpa audit TIK yang baik, sulit menjamin bahwa sistem yang digunakan benar-benar aman, andal, dan selaras dengan kebijakan nasional seperti SPBE, Satu Data, maupun berbagai regulasi pengelolaan TIK lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Audit TIK menjadi alat kontrol dan pengawasan yang membantu pimpinan dalam mengambil keputusan berbasis data, serta menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui sosialisasi ini, Zulkarnain berharap peserta memahami urgensi audit TIK sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan, termasuk penerapan standar dan kerangka kerja audit yang dapat diimplementasikan secara sistematis di masing-masing perangkat daerah.

Sementara itu, Auditor Muda Inspektorat Daerah Kota Makassar, Andi Azis Abubakar, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola digital harus diikuti peningkatan kapasitas SDM agar implementasi audit dapat berjalan konsisten di seluruh instansi.

Sejalan dengan itu, akademisi IT UIN Alauddin Makassar, Dr. Ridwan Andi Kambau, menegaskan bahwa audit TIK berperan memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai standar serta meminimalkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan teknologi.

Melalui kegiatan ini, Kominfo Makassar berharap seluruh perangkat daerah mampu memahami urgensi audit TIK sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan andal dalam menghadapi tantangan transformasi digital. (*)