Advertorial

Komisi III DPRD Sulbar Bahas R-APBD 2026, Fokus Sinkronisasi Program Infrastruktur

×

Komisi III DPRD Sulbar Bahas R-APBD 2026, Fokus Sinkronisasi Program Infrastruktur

Sebarkan artikel ini
Foto/Istimewa, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar)

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di ruang Komisi III DPRD Sulbar, Kamis (20/11/2025).

Dalam rapat itu dipimpin langsung Ketua Komisi III Usman Suhuria, didampingi Wakil Ketua Komisi III Fredy Boy dan Sekretaris Komisi III Harun Lulullangi.

Asisten III Pemprov Sulbar Amujib mewakili TAPD. OPD mitra Komisi III yang terlibat dalam pembahasan di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Agenda ini menjadi ruang pendalaman terhadap program dan kebutuhan anggaran OPD teknis yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum, perhubungan, energi, serta sektor-sektor strategis lainnya. Pembahasan meliputi evaluasi capaian program tahun sebelumnya, penyelarasan prioritas kebutuhan anggaran, dan penajaman arah kebijakan pembangunan daerah untuk 2026.

Salah satu fokus pembahasan adalah penjabaran misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka–Salim S. Mengga, yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Ketua Komisi III Usman Suhuria menegaskan bahwa rapat konsultasi tersebut merupakan instrumen penting dalam proses penyusunan APBD. Menurutnya, setiap usulan anggaran dari OPD harus disusun secara terukur, akuntabel, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap program yang diusulkan OPD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, selaras dengan RKPD, dan mampu memberi dampak nyata bagi pembangunan Sulawesi Barat,” ujarnya.

(Dn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *