Bertemu Gubernur Sulbar, Dirjen Penataan Ruang Laut, Bahas Tiga Program Prioritas Sulbar

JAKARTA, POTRETNUSANTARA.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menerima kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) bersama rombongan di Gedung Mina Bahari I, Ruang Rapat ZEE, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kamis (6/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulbar turut didampingi sejumlah pejabat daerah diantaranya, Bupati Majene Ahmad Syukri Tammalele, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Kepala Biro Pamkesra Murdanil, serta Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik.

Dalam paparannya, Suhardi Duka menyampaikan tiga program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di sektor kelautan dan perikanan.

1. Revitalisasi Tambak Rakyat

Pemprov Sulbar telah memetakan dan mensosialisasikan wilayah tambak rakyat kepada masyarakat. SDK mengusulkan revitalisasi sekitar 200 hektar tambak rakyat melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami berharap dukungan KKP untuk merevitalisasi tambak rakyat yang tersebar di sejumlah kabupaten,” ujar Suhardi Duka.

2. Penguatan Armada Perikanan Tangkap

Gubernur menekankan pentingnya modernisasi perikanan tangkap agar nelayan Sulbar lebih produktif.

“Masyarakat Sulbar adalah pelaut ulung, namun belum sepenuhnya didukung alat tangkap modern. Kami membutuhkan sekitar 100 unit kapal berkapasitas minimal 30 GT untuk memperkuat armada nelayan tahun depan,” katanya.

3. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih

SDK juga mendorong penambahan 10 Kampung Nelayan Merah Putih untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama di wilayah pesisir Polman, Majene, dan Mamuju.

Selain itu, ia menambahkan untuk perlindungan kawasan konservasi Kepulauan Bala-Balakang, yang dinilai perlu mendapat perhatian dan dukungan langsung dari KKP.

Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Penataan Ruang Laut Kartika Listriana mengapresiasi langkah aktif Pemprov Sulbar dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan daerah.

“Catatan dan usulan Bapak Gubernur akan kami tindak lanjuti melalui direktorat teknis terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ikan Air Tawar Gemi Tri Astutik menyampaikan bahwa tim KKP telah meninjau calon lokasi revitalisasi tambak rakyat di Sulbar. Ia menegaskan pentingnya kepemilikan alas hak tanah yang jelas sebagai prasyarat utama pelaksanaan program.

“Beberapa lokasi sudah siap, namun masih menunggu keputusan pimpinan. Untuk program ADB, Sulbar belum termasuk lokus tahun ini,” jelasnya.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abdul Rauf menambahkan, Sulbar memiliki peluang besar memperoleh program Kampung Nelayan Merah Putih, asalkan lahan yang diajukan clear and clean minimal satu hektar.

“Modernisasi alat tangkap menjadi fokus kami agar nelayan semakin berdaya,” ujarnya.

Dari Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, turut disampaikan bahwa data kemiskinan pesisir akan menjadi dasar integrasi program lintas sektor untuk memperkuat intervensi berbasis wilayah.

Sementara Plt. Dirjen Perikanan Tangkap menjelaskan bahwa harga udang vaname di pasar global sempat menurun akibat dinamika geopolitik, namun kini mulai membaik. Ia juga membuka peluang bagi Sulbar untuk memperluas partisipasi dalam program nasional.

“Sulbar memiliki 54 desa pesisir. Silakan ajukan lebih banyak, karena kami menyiapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional,” tegasnya.

(Dn)