Advertorial

Plh Sekprov Sulbar Hadiri Rakornas Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah di IPDN Jatinangor

×

Plh Sekprov Sulbar Hadiri Rakornas Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah di IPDN Jatinangor

Sebarkan artikel ini
Foto/istimewa, Plh Sekprov Sulbar Hadiri Rakornas Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah di IPDN Jatinangor

SUMEDANG, POTRETNUSANTARA.co.id – Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Plh Sekprov Sulbar), Junda Maulana, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para Sekretaris Daerah serta Kepala Bapperida dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Rakornas ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, sementara Bappeda berfungsi sebagai pusat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil.

“Sinergi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Tito.

Mendagri juga menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan efisien tanpa membebani masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi yang mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital yang transparan dan terintegrasi.

Sementara itu, Plh Sekprov Sulbar Junda Maulana menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata bergantung pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada efektivitas koordinasi dan inovasi dalam pelaksanaan program.

“Keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah, kekuatan koordinasi, dan keberanian untuk berinovasi. Rakor ini menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi dan perencanaan yang berkualitas adalah fondasi utama bagi Indonesia yang lebih maju dan inklusif,” tutur Junda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *