Bapperida Sulbar Perkuat Peran dalam Pengendalian Inflasi, Siapkan Roadmap 2025–2027

MAMUJU,POTRETNUSANTARA.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027.

Dokumen strategis ini diharapkan menjadi panduan lintas sektor dalam pengendalian inflasi sekaligus mendukung visi kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.”

Kegiatan penyusunan roadmap yang digagas oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar tersebut berlangsung di Meeting Room D’Maleo Hotel & Convention Center Mamuju, Kamis (23/10/2025).

Acara dibuka secara resmi oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, BUMD, pelaku usaha, serta mitra strategis lintas sektor.

Bapperida Sulbar diwakili oleh Musrifah Hamzah (Perencana Ahli Muda) dan Ilman (Perencana Ahli Pertama).

Ditemui usai kegiatan, Musrifah Hamzah menjelaskan bahwa roadmap ini tidak hanya menjadi acuan teknis, melainkan juga instrumen implementatif kebijakan ekonomi makro daerah yang memperkuat arah pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai bentuk komunikasi efektif, Bapperida terus melakukan pendampingan melalui asistensi terhadap program perangkat daerah yang mendukung pengendalian inflasi. Kami memastikan setiap program OPD sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah, khususnya misi pertama dalam Panca Daya, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujar Musrifah.

Ia menambahkan, Bapperida telah melakukan pemetaan terhadap program-program terkait inflasi agar data yang dihimpun dari seluruh OPD dapat diverifikasi dan diselaraskan secara akurat. Langkah ini diharapkan menghasilkan roadmap yang terintegrasi dan berbasis data.

Selain roadmap inflasi, Bapperida juga tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PGBPSDL) 2025–2029, yang mencakup empat aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan.

“Kedua dokumen ini saling melengkapi dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia menegaskan pentingnya menjadikan hasil evaluasi Roadmap Inflasi 2022–2024 sebagai dasar penyusunan strategi baru. Meski inflasi Sulbar saat ini berhasil ditekan hingga 1,40 persen, tantangan pasokan dan distribusi tetap menjadi perhatian utama.

Konsep strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—akan tetap menjadi pilar utama dalam roadmap baru yang ditargetkan rampung pada November 2025.

Dalam sambutannya, Plh. Sekda Sulbar Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Sulbar, menegaskan pentingnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok.

“Perlu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta sinergi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai. Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, dan yang belum optimal akan kita rumuskan kembali,” ujar Junda.