Gubernur Sulbar Pimpin Rakor Optimalisasi Keuangan Daerah: Tekankan Efisiensi dan Dampak Nyata untuk Masyarakat

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10/2025).

Rakor ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Suhardi Duka menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membawa Sulbar tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

“Saya dan Pak Salim memiliki tekad yang besar untuk membangun daerah ini. Kami ingin Sulbar tumbuh dengan baik, menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang mapan,” ujar Suhardi.

Ia menekankan bahwa semangat pembangunan tersebut harus sejalan dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan rasional. Di awal masa kepemimpinannya, pemerintah provinsi melakukan penyesuaian terhadap APBD 2025 untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Kami harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan bisa diatasi dengan baik. Karena itu, kami melakukan penyesuaian APBD agar belanja lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, hasil kebijakan efisiensi mulai terlihat melalui berbagai program padat karya dan kegiatan produktif yang menyentuh kebutuhan rakyat. Ia juga mengingatkan agar penyusunan anggaran dilakukan secara rasional dan realistis.

“Setiap angka dalam APBD harus logis dan bisa diwujudkan, bukan sekadar target ideal,” tegas Suhardi.

Suhardi menambahkan, dalam proses penyesuaian tersebut, pemerintah provinsi menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal sebelum ia menjabat sebagai gubernur.

Sementara itu, Kepala BPKPD Provinsi Sulbar Mohammad Ali Chandra memaparkan hasil analisis realisasi keuangan dan pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa efisiensi tetap menjadi kunci utama agar neraca keuangan daerah tetap seimbang.

“Kalau tata kelola keuangan kita baik tahun ini, insyaallah tahun depan kita bisa menatanya lebih sempurna. Intinya adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujarnya.

Ali Chandra juga mengungkapkan bahwa tahun depan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan menurun lebih dari Rp200 miliar. Kondisi ini, kata dia, menuntut pemerintah provinsi lebih cermat dalam menata kembali PAD dan struktur belanja agar program pembangunan tetap memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

“Belanja daerah ke depan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.

(Rls)