Pemkot Makassar Perketat Pengawasan MBG, Fokus Cegah Keracunan dan Tuntaskan TBC

Makassar, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawal keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penanganan tuberkulosis (TBC). Hal ini ditegaskan Wali Kota Munafri Arifuddin usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Senin (29/9/2025).

Rakor virtual yang juga diikuti Menko PMK, Menteri Kesehatan, dan perwakilan Badan Gizi Nasional itu menyoroti pentingnya pencegahan keracunan makanan di program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah.

Wali Kota Munafri menyatakan Pemkot siap mengawasi kualitas makanan MBG secara ketat.

“Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh sekolah penerima MBG berkoordinasi aktif dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah,” tambahnya.

Pemkot Makassar kini mengoperasikan 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 138.636 penerima manfaat. Sembari menunggu regulasi teknis dari Peraturan Presiden yang akan datang, Pemkot terus menjaga pelaksanaan program tetap aman.

Selain MBG, percepatan penanganan TBC juga menjadi prioritas.

“Kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” ujar Munafri. Ia juga mengajak TP PKK dan kader posyandu berperan aktif dalam edukasi dan pengawasan di lapangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi menekankan pentingnya protokol baku penanganan keracunan.

“Prosedur tata laksana sudah baku dan teman-teman di daerah sudah tahu. Pastikan kalau ada keracunan, protokol segera dijalankan dan dilaporkan,” katanya.

Budi juga mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), inspeksi kebersihan dapur SPPG, serta penguatan laboratorium daerah.

“Kalau pakai kultur butuh waktu lama, jadi PCR wajib tersedia. Kami juga sedang menyiapkan rapid test bakteri dan kimia,” paparnya.

Ia menyebut Kemenkes, Kemendagri, dan BGN telah membentuk Gugus Gerak Cepat agar setiap kasus keracunan bisa ditangani secara terkoordinasi.

“Gubernur, bupati dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya,” tandasnya.