Badan Koordinasi HMI Sulbar Gelar FGD, Bahas Investasi dan Pengelolaan PAD Daerah

MAMUJU, Potretnusantara.co.id – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan sejumlah narasumber lintas sektor.

Diskusi bertajuk “Sinergi HMI untuk Sulbar, Landscape Pembangunan dan Investasi serta Pengelolaan PAD Sulbar” ini menghadirkan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Anggota DPRD Sulbar Sulfakri Sultan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, serta Ketua Asosiasi Pertambangan Sulbar Sabarudien Syam.

FGD berlangsung interaktif dengan membahas peluang investasi, tata kelola pertambangan, hingga strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar terus mendorong program pembangunan daerah, termasuk perluasan jaringan blank spot  disejumlah wilayah dj sulbar.

“Pemprov sulbar telah mengaktifkan jaringan internert blank spot disejumlah wilayah di sulbar, dan itu sebagai bentuk nyata pembangunan dengan digitalisasi modern” ujarnya 

Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar, Sulfakri Sultan, menyoroti pentingnya regulasi pendukung peningkatan PAD.

“Selama ini belum ada perda yang mengatur PAD di sektor perkebunan dan pertanian. DBH kita sekitar Rp200 miliar, selain itu ada potensi pajak air permukaan agar target pajak bisa naik,” jelasnya.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk aktif memberi masukan bagi pembangunan daerah.

“Adik-adik HMI harus memberi saran dan kritik agar bisa menjadi pengingat sekaligus referensi bagi pemerintah,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pertambangan Sulbar, Sabarudien Syam, mengkritisi perizinan tambang yang kerap terhambat aturan kawasan hutan lindung.

“Banyak yang sudah mengantongi izin tambang, tapi tertahan karena kawasan masuk hutan lindung. PAD dari tambang logam lebih banyak lari ke pusat dibanding ke daerah,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Tidak semua tambang bisa kita dukung. Ada yang merusak, ada juga yang tidak. Pemerintah harus bijak dan selektif,” tegasnya.

Di sesi akhir, Badko HMI Sulbar Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah menegaskan bahwa FGD ini merupakan bentuk kontribusi positif mahasiswa bagi pembangunan Sulbar. Mereka menilai ruang fiskal daerah perlu perhatian serius, sehingga inovasi dari berbagai sektor harus terus didorong.

Melalui forum tersebut, Badko HMI Sulbar merekomendasikan beberapa langkah, yakni:

1. Kolaborasi dalam pengawasan dan penyusunan perencanaan daerah.

2. Mengaktivasi peran BUMD/Perusda untuk mendukung peningkatan PAD.

3. Membentuk forum CSR yang melibatkan OKP sebagai representasi masyarakat sipil.

4. Mengevaluasi kontribusi pertambangan terhadap PAD daerah.

5. Mendorong pembentukan perda investasi.