Gubernur Sulbar: Keterbukaan Informasi Publik Wajib, tapi Perhatikan Batasan

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menegaskan keterbukaan informasi publik menjadi kewajiban dalam tata kelola pemerintahan yang transparan.

Hal itu disampaikan Suhardi usai menghadiri peluncuran program Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulbar 2025, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, era sekarang menuntut semua informasi terkait kepentingan publik bisa diakses masyarakat, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rencana pembangunan.

“Keterbukaan informasi penting, apalagi sekarang tidak ada yang tertutupi. Sepanjang itu kepentingan publik, harus dibuka. Termasuk APBD dan perencanaan pembangunan lainnya,” kata Suhardi.

Meski begitu, Suhardi mengingatkan tidak semua informasi bisa serta-merta dipublikasikan. Ada data yang tetap bersifat terbatas, seperti evaluasi pejabat atau rencana mutasi jabatan.

“Hanya memang, tidak semua untuk kepentingan privat dibuka. Rahasia jabatan masih ada. Tidak berarti semua pergolakan di pemerintah harus dibuka ke publik. Ada yang tertutup secara terbatas,” jelasnya.

Ia mencontohkan, proses mutasi jabatan biasanya bersifat tertutup sebelum keputusan resmi ditetapkan.

“Katakanlah ingin memutasi, sebelum itu biasanya satu-dua minggu tertutup karena masih ada penilaian. Tapi saat SK dibacakan, sudah terbuka,” ungkapnya.

Suhardi juga menekankan pentingnya akurasi sebelum sebuah informasi disampaikan ke masyarakat. Informasi yang belum pasti menurutnya justru bisa menimbulkan kebingungan.

“Kalau belum ada kepastiannya, belum ada keputusan, jangan dulu dibawa ke publik. Nanti setelah ditetapkan, baru disampaikan,” ucapnya.

Peluncuran E-Monev ini disebut menjadi komitmen Pemprov Sulbar untuk memperkuat transparansi sekaligus akuntabilitas publik.