Ratusan Nakes, Guru, hingga Teknis Geruduk DPRD Mamuju, Protes Rekrutmen PPPK Paruh Waktu Penuh Kejanggalan

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Ratusan massa yang mengatasnamakan tenaga kesehatan (nakes), guru, serta pegawai teknis menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Senin (15/9).

Mereka menuntut kejelasan nasib setelah dinilai banyak kejanggalan dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Salah satu orator aksi, Ahyar, menegaskan massa berkomitmen mengawal nasib para ktenaga medis dan pegawai teknis yang sudah lama mengabdi namun tidak masuk daftar penerimaan PPPK.

“Jika hari ini kita tidak mendapatkan solusi konkret dari DPRD Mamuju, maka kita akan duduki kantor ini,” tegas Ahyar dalam orasinya.

Salah satu massa aksi menilai proses penerimaan PPPK paruh waktu penuh kejanggalan.

Menurutnya, pihak BKD Mamuju hanya memilih orang-orang tertentu, sehingga tidak transparan dan bertentangan dengan instruksi BKN.

“BKD tidak terbuka. Saya anggap ada permainan dalam perekrutan PPPK paruh waktu. Seharusnya dibuat link khusus sesuai instruksi BKN, tapi itu tidak dilakukan,” ujar salah seorang pegawai Puskesmas.

Ia mencontohkan, rekannya yang sama-sama bekerja di bagian teknis Puskesmas Binanga justru lulus dan diangkat di instansi lain, padahal selama ini bekerja di tempat yang sama.

Kekecewaan juga datang dari anggota Satpol PP Mamuju. Ia mengaku sudah mengabdi sejak 2009, namun tidak masuk daftar PPPK paruh waktu.

“Bupati hanya merekomendasikan tim suksesnya. Kami yang sudah lama mengabdi malah terpinggirkan,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan pegawai kontrak RSUD Mamuju yang telah bekerja sejak 2007 sebagai perawat.

Ia menyebut Mamuju berbeda dari daerah lain di Indonesia karena aturan BKN pusat tidak dijalankan secara benar.

“Dari semua daerah di Indonesia, hanya Mamuju yang berbeda. Aturan dari BKN pusat tidak dijalankan oleh BKD Mamuju,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada dari pihak BKD Kabupaten Mamuju.