DPRD Sulbar Gelar Paripurna Bahas Nota Keuangan, Pemprov Siap Sinergi Susun APBD 2026

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat digelar di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Sulbar, Rabu (10/9/2025).

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, didampingi unsur pimpinan lainnya, Munandar Wijaya dan Abdul Halim, serta dihadiri jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Dalam kesempatan itu, Junda Maulana mengapresiasi pandangan fraksi DPRD yang dinilai sebagai komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang pro-rakyat.

“Kami mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi DPRD yang mencerminkan komitmen bersama dalam menyusun APBD yang berpihak pada rakyat. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan penting untuk ditanggapi oleh Gubernur dalam paripurna berikutnya, sebelum masuk ke tahap pembahasan teknis di Badan Anggaran,” ujar Junda.

Ia juga menegaskan kesiapan Pemprov Sulbar untuk bersinergi dengan DPRD dalam merumuskan APBD yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap bersinergi demi mewujudkan APBD yang responsif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Adapun pemandangan umum fraksi DPRD kali ini menyoroti berbagai aspek strategis, mulai dari arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, hingga efisiensi belanja daerah.

Pimpinan DPRD menekankan, tahapan ini merupakan bagian penting dari mekanisme penyusunan APBD sekaligus wujud nyata fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Seluruh masukan fraksi akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut bersama eksekutif di Badan Anggaran.

Rapat paripurna ini menjadi momentum awal penyusunan APBD 2026 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sulbar secara tepat, transparan, dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

(Rls/Dn)