Advertorial

Hadapi Tantangan Fiskal, Bapperida Sulbar Tegaskan Pentingnya Perencanaan APBD 2026

×

Hadapi Tantangan Fiskal, Bapperida Sulbar Tegaskan Pentingnya Perencanaan APBD 2026

Sebarkan artikel ini
Foto/Dinas Kominfo Sulbar

Mamuju, Potretnusantara.co.id– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar terkait penyempurnaan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rapat berlangsung di gedung DPRD Sulbar, Selasa (9/9/2025) malam.

Dua Ranperda yang disempurnakan yaitu Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Ranperda Perubahan APBD 2025. Agenda ini juga dirangkaikan dengan penyerahan serta penjelasan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengenai nota keuangan dan Ranperda APBD 2026.

Junda menegaskan bahwa perencanaan menjadi kunci utama menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat.

“Situasi fiskal yang dihadapi saat ini memang sangat menantang, namun bukan berarti kita kehilangan arah. Justru dalam kondisi seperti inilah peran perencanaan menjadi semakin krusial,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bapperida akan memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan pemicu untuk berpikir lebih tajam, bertindak lebih bijak, dan melayani lebih tulus. Dengan semangat gotong royong, kita akan tetap melangkah maju demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” tegas Junda.

Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka memaparkan APBD 2026 akan mengalami penurunan signifikan dari Rp2,1 triliun menjadi sekitar Rp1,6–1,7 triliun akibat kebijakan pemerintah pusat.

“Dengan kebijakan pusat yang tidak lagi memberikan DAK fisik, pengurangan DAU sebesar 16,5 persen dan DBH hingga 74,6 persen, memang berat bagi daerah,” ungkap Suhardi.

Ia menuturkan penurunan alokasi dana pusat berdampak langsung pada kemampuan Pemprov Sulbar dalam menjalankan program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

“PAD kita hanya kisaran Rp600 miliar. Kita maunya bikin jalan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, tapi kalau uang tidak ada, mau apa?” tambahnya.

Dengan kondisi ini, sinergi DPRD, TAPD, dan Bapperida dinilai semakin penting. Perencanaan strategis dan kolaboratif diyakini menjadi fondasi utama menjaga arah pembangunan Sulbar agar tetap sejalan dengan visi Sulbar Maju dan Sejahtera.

(Rls/Dn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *