Dinsos Sulbar Pakai Sistem Desil DTSEN, Pastikan Bansos Tepat Sasaran ke Masyarakat Miskin

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar sampai ke masyarakat miskin dan rentan miskin, serta tidak salah sasaran.

DTSEN merupakan data terintegrasi dari berbagai sumber seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE, yang telah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini menggantikan DTKS sebelumnya dan dipakai untuk memastikan penyaluran bansos lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik A. Gello, menjelaskan penggunaan DTSEN didukung penuh oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga sebagai bentuk komitmen agar bansos sampai kepada yang berhak.

“Dengan menggunakan satu basis data terpadu, pemerintah bisa memastikan bansos jatuh ke kelompok miskin dan rentan miskin. DTSEN hadir untuk mencegah bantuan jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujar Idham saat dikonfirmasi, Rabu (10/9/2025).

Menurut Idham, Dinsos Sulbar tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Proses ini melibatkan survei, pemutakhiran data secara berkala, hingga penggunaan aplikasi Cek Bansos untuk mekanisme usul-sanggah dari masyarakat.

Salah satu fitur penting dalam DTSEN adalah sistem desil, yaitu pembagian 10 tingkat kesejahteraan rumah tangga. Desil 1 menjadi kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 yang tertinggi.

“Umumnya yang termasuk miskin dan rentan miskin itu berada di desil 1 sampai 5, sehingga menjadi prioritas untuk menerima program seperti PKH dan BPNT. Sementara desil 6 hingga 10 dianggap lebih mampu sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bansos,” jelas Idham.

Dengan pendekatan berbasis data ini, Pemprov Sulbar berharap program penanggulangan kemiskinan bisa lebih terarah, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. (Rls)