Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Touna Gelar Aksi Besar-Besaran di Depan DPRD Tojo Una-Una

Tojo Una-Una, Potretnusantara.co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Tojo Una-Una (AMARAH) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Senin (1/9/2025). Aksi ini melibatkan mahasiswa, organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat yang turun langsung untuk menyuarakan berbagai persoalan daerah dan nasional.

Peserta aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti GMNI, HMI, PMII, KNPI, HMTS, HMMI Daerah Sulteng, IMM, serta pemuda dan masyarakat Tojo Una-Una.

Koordinator lapangan aksi, Bung Rivaldiansyah, mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.

“Kami tegaskan kepada mahasiswa dan massa aksi untuk tidak melakukan tindakan anarkis serta tidak merusak fasilitas umum,” ujarnya di hadapan peserta aksi.

Dalam orasinya, Rivaldiansyah juga membacakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu daerah dan nasional. Ia berharap pemerintah daerah segera merespons serta melakukan evaluasi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi sorotan massa aksi.

Aksi tersebut mendapat tanggapan langsung dari pihak pemerintah daerah. Bupati Tojo Una-Una beserta sejumlah anggota DPRD hadir menemui massa dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.

Sejumlah tuntutan yang disuarakan terkait dengan pelayanan kesehatan, infrastruktur yang belum merata, serta sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung kampus yang belum memadai.

Selain isu daerah, massa aksi juga menyoroti beberapa persoalan nasional, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh daerah pelosok, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pengusutan tuntas kasus kematian pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas terlindas mobil polisi saat demonstrasi 28 Agustus 2025 lalu.

Massa juga menyerukan penolakan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta mendesak pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan aparat dalam aksi tersebut.