Tudang Sipulung MD KAHMI Gowa Bahas Kenaikan Pajak: Beban atau Investasi?

Gowa, Potretnusantara.co.id – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Gowa kembali menggelar Tudang Sipulung Seri II di Kantor KPU Kabupaten Gowa, Sabtu (30/8/2025).

Forum ini mengusung tema “Membaca Dampak Kenaikan Pajak: Beban Masyarakat atau Investasi Masa Depan” dan menghadirkan sejumlah tokoh penting dari internal KAHMI serta perwakilan HMI Cabang Gowa Raya.

Kegiatan dipandu oleh Sekretaris Umum MD KAHMI Gowa, Muhammad Fadhil, dan dibuka dengan sambutan oleh Koordinator Presidium MD KAHMI Gowa, Jamaluddin Manda, SE.

“Tudang Sipulung ini adalah bentuk langkah konkret MD KAHMI untuk merespon isu-isu aktual dengan menampung gagasan dari seluruh elemen masyarakat. Semua ide yang muncul nantinya akan kita salurkan pada tempatnya demi kemajuan umat dan bangsa. Khusus pada tema hari ini, kita ingin membahas bersama mengenai kenaikan pajak agar masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapinya, serta dapat ditemukan solusi yang adil dan win-win bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jamaluddin.

Sebagai narasumber utama, hadir Direktur Perseroda Kabupaten Gowa, Ardiansyah Arsyad, LC, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak.

“Kenaikan pajak tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, kunci utama agar masyarakat bisa menerima kebijakan ini adalah adanya transparansi penggunaan pajak. Pemerintah harus jelas menunjukkan untuk apa pajak dipakai dan bagaimana dampaknya kembali ke masyarakat. Tanpa keterbukaan, pajak hanya akan dipandang sebagai beban,” jelas Ardiansyah.

Diskusi turut direspons oleh beberapa penanggap, antara lain Fitra Syahdanul (Ketua KPU Gowa), Arfan S. Yusuf (Dewan Pakar MD KAHMI Gowa/Sekretaris Inspektorat Kota Makassar), Muhammad Isra (Presidium MD KAHMI Gowa), dan Muhammad Dahlan, SH., MH. (Ketua Lembaga Hukum MD KAHMI Gowa).

Fitra menyebut pentingnya forum seperti ini sebagai ruang dialektika publik yang menyentuh langsung isu kebutuhan dasar rakyat.

“Kebijakan kenaikan pajak bukan hanya urusan teknis, melainkan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Forum seperti Tudang Sipulung ini penting agar kita bisa menyalurkan gagasan secara sehat dan terarah. Pajak memang menjadi tulang punggung pembangunan, tetapi harus dipastikan tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Fitra.

Arfan mengingatkan bahwa kenaikan pajak merupakan hasil proses panjang kebijakan publik.

“Kenaikan pajak bukanlah keputusan sepihak pemerintah, melainkan lahir dari serangkaian kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu diedukasi tentang alasan kenaikan pajak agar tidak hanya melihat sisi bebannya, tetapi juga potensi manfaatnya bagi pembangunan jangka panjang,” pungkas Arfan.

Muhammad Isra menyoroti kondisi negara yang tengah tidak stabil, sehingga masyarakat memerlukan ketenangan dalam menghadapi kebijakan baru.

“Kita harus jujur bahwa kondisi negara sedang tidak stabil. Maka dari itu, ketika berbicara soal pajak, yang dibutuhkan adalah ketenangan. Jangan sampai masyarakat semakin resah. Pemerintah harus mampu memberikan kepastian dan rasa aman, agar kenaikan pajak tidak memperburuk keadaan,” tegas Isra.

Sementara itu, Muhammad Dahlan menekankan pentingnya peran pengawasan oleh wakil rakyat.

“Kebijakan kenaikan pajak tidak boleh dilepaskan begitu saja. Harus ada keseriusan dari para wakil rakyat untuk mengawalnya. DPR dan DPRD harus memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sebaliknya. Jangan sampai kebijakan pajak hanya menambah beban tanpa ada keberpihakan,” ujar Dahlan.

Forum ini menjadi ruang diskusi strategis antara pengurus KAHMI, HMI, dan tokoh masyarakat dalam menyikapi kebijakan fiskal nasional. Diharapkan, dari forum ini lahir gagasan-gagasan solutif demi kebijakan perpajakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.