Empat Pilar Strategi Penurunan Stunting Ditegaskan Bapperida Sulbar dalam Rakor Lintas Sektor

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat (Sulbar) masih berada pada level mengkhawatirkan, yakni 35,4 persen. Untuk mempercepat penurunan angka tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menegaskan peran sentralnya sebagai motor penggerak strategi lintas sektor.

Komitmen itu ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Hotel Maleo, Mamuju, Senin (25/8/2025). Forum ini dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Wakil Bupati se-Sulbar, kepala OPD, TPPS kabupaten, hingga perwakilan BKKBN Sulbar.

Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang hadir mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, memaparkan potret stunting Sulbar sekaligus target penurunan.

“Prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Sementara di Sulbar masih 35,4 persen. Sesuai target RPJMN 2025–2029, angka stunting nasional diharapkan turun hingga 14 persen. Dengan demikian, Sulbar juga harus menurunkan sekitar 2 persen per tahun sehingga pada akhir periode ditargetkan mencapai 25 persen,” ujar Darwis.

Menurut Darwis, Bapperida tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga mengawal pelaksanaan program agar selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan lapangan. Ia menegaskan empat pilar utama strategi penurunan stunting yang harus menjadi pegangan bersama:

1. Sinkronisasi dan koordinasi antar pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah yang lebih optimal.

2. Penguatan sumber daya, baik SDM, sarana-prasarana, maupun alokasi anggaran.

3. Komitmen pemangku kepentingan dalam setiap tingkatan.

4. Dukungan regulasi yang konsisten pada setiap kebijakan.

Selain itu, Bapperida memastikan intervensi stunting masuk secara konsisten dan terukur dalam RKPD serta APBD. Rakor ini juga menjadi ruang evaluasi capaian semester I tahun 2025 sekaligus penguatan komitmen lintas sektor.

Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga dalam arahannya menegaskan, stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga menyangkut sanitasi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Karena itu, ia mendorong pendekatan terpadu yang disertai komunikasi efektif kepada masyarakat.

“Stunting harus dilihat secara menyeluruh. Bukan hanya urusan gizi, tapi juga kebersihan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Program akan berhasil jika masyarakat merasa terlibat dan mendukungnya,” kata Salim.

Hadirnya jajaran wakil bupati, sekda, kepala OPD, dan lembaga terkait menjadi bukti bahwa isu stunting telah menjadi agenda bersama. Namun, Bapperida ditegaskan tetap menjadi poros koordinasi yang menghubungkan kebijakan makro pemerintah dengan aksi mikro di tingkat masyarakat.

(Rls)