Advertorial

Wagub Sulbar Pimpin Rapat Persiapan Monev Pembangunan SPPG: Dorong Percepatan Operasional dan Keterlibatan Swasta

×

Wagub Sulbar Pimpin Rapat Persiapan Monev Pembangunan SPPG: Dorong Percepatan Operasional dan Keterlibatan Swasta

Sebarkan artikel ini

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, memimpin rapat persiapan menjelang kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sulbar, Selasa (19/8/2025).

Dalam rapat tersebut, Wagub menyebut saat ini terdapat 46 SPPG yang sudah terdata dan menyatakan kesiapan, meski yang benar-benar beroperasi penuh masih terbatas.

“Walaupun yang sudah operasional masih terbatas, tapi 46 sudah siap. Ini lebih karena kurangnya informasi yang membuat pihak swasta ragu untuk ikut serta,” kata Salim.

Dorong Keterlibatan Swasta

Salim mengungkapkan, banyak calon pelaksana dari sektor swasta belum memahami secara rinci mekanisme dan persyaratan program SPPG. Melalui rapat ini, pemerintah menjelaskan detail pendanaan hingga syarat administrasi yang perlu dipenuhi.

“Persyaratan sebenarnya tidak sulit. Hanya saja karena informasi terbatas, itu yang jadi masalah. Ke depan, sosialisasi harus lebih digencarkan agar masyarakat dan swasta lebih paham,” tegasnya.

Antisipasi Ketersediaan Bahan Baku

Wagub juga menyoroti potensi masalah bahan baku jika seluruh SPPG mulai beroperasi serentak. Pasalnya, sebagian besar kebutuhan pangan Sulbar masih bergantung dari Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Kalau Sulsel dan Sulbar sama-sama beroperasi penuh, ada risiko bahan baku terbatas dan harga naik. Ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong masyarakat mulai menanam sayuran hingga tomat sendiri guna menjaga suplai lokal tetap stabil. “Tanah kita subur. Ini bisa dimanfaatkan agar harga tidak melonjak,” tambahnya.

Tantangan Lokasi dan Logistik

Salim juga mengungkapkan, hampir seluruh kabupaten di Sulbar sudah memiliki lahan siap pakai, baik milik pemprov maupun pemkab. Namun, distribusi di daerah pegunungan masih menjadi tantangan lantaran biaya operasional lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

“Kalau ada perbedaan biaya, jangan sampai terlalu mencolok. Harus ada dukungan agar operasional di daerah terpencil tetap lancar,” jelasnya.

Fokus pada Percepatan

Di akhir rapat, Wagub mengingatkan agar seluruh tim tidak lagi terjebak membahas keterlambatan, melainkan fokus pada percepatan operasional SPPG.

“Hampir semua daerah memang terlambat. Fokus kita sekarang adalah bagaimana mempercepat agar program Model Bisnis Gizi (MBG) bisa segera berjalan maksimal,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *