DPRD dan Pemprov Sulbar Teken Kesepakatan KUA-PPAS 2026

Mamuju, Potretnusantara.co.id – DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulbar resmi menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna di Mamuju, Jumat (15/8/2025).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S Mengga, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Kesepakatan ini menjadi landasan bersama penyusunan RAPBD 2026. Gubernur Suhardi Duka menegaskan, dokumen KUA-PPAS masih bersifat dinamis karena sebagian besar dana transfer dari pemerintah pusat masih berupa estimasi.

“Kita sudah tanda tangan dan sepakat. Namanya juga PPAS, karena dana transfer dari pusat masih estimasi. Bisa saja terjadi perubahan signifikan saat pembahasan lebih lanjut setelah dana transfer ditetapkan,” kata Suhardi.

Ia menambahkan, arah belanja APBD 2026 diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat melalui lima prioritas utama yang menyasar sektor publik penting. Namun, sebagian besar anggaran tetap terserap untuk belanja operasional, terutama gaji aparatur sipil negara (ASN).

“Gaji itu tidak bisa dihindari. Total belanja operasional mencapai Rp1,6 triliun. Artinya hanya sekitar Rp400 miliar yang bisa dialokasikan untuk pembangunan, dengan belanja modal sekitar Rp200 miliar lebih,” jelasnya.

Dengan ditekennya kesepakatan KUA-PPAS 2026, DPRD dan Pemprov Sulbar berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Rls)