Disdik Makassar: Buku Puisi Bukan Proyek Resmi Pemerintah

Makassar, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pihak, khususnya di lingkungan pendidikan, untuk mewaspadai modus penipuan atau komersialisasi berkedok proyek sekolah.

Beberapa oknum diketahui mencatut nama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta pejabat di Dinas Pendidikan Kota Makassar, untuk kepentingan pengadaan proyek atau distribusi buku ke sekolah-sekolah.

Salah satu temuan yang mendapat perhatian adalah beredarnya buku berjudul “Kumpulan 100 Puisi untuk Munafri-Aliyah”. Buku ini mencantumkan foto Wali Kota Makassar pada halaman awal, beserta berbagai pengantar yang mencantumkan nama pejabat Dinas Pendidikan Makassar, seperti Selayang Pandang oleh H. Munafri Arifuddin, Prolog oleh Syarifuddin (Kabid SMP), Pra Pengantar Puisi oleh Kurniati (Kabid SD), serta Sekapur Sirih oleh Achi Soleman (Kepala Dinas Pendidikan Makassar).

Meski nama dan jabatan pejabat tercantum, Pemkot Makassar menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan, arahan, atau kerja sama dalam penerbitan atau peredaran buku tersebut. Klarifikasi ini dilakukan untuk mencegah masyarakat, khususnya pihak sekolah, terjebak dalam praktik jual beli proyek atau pungutan yang tidak sah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa pihaknya maupun Pemkot Makassar sama sekali tidak terlibat dalam pengadaan buku berbentuk puisi yang belakangan beredar di kalangan sekolah.

“Kami di Disdik tidak pernah memberikan narasi untuk sebuah buku, karena kami yakin buku itu akan diperjualbelikan nantinya. Itu adalah hal yang keliru,” tegasnya pada Selasa (12/8/2025).

Achi menjelaskan, tidak ada pernyataan, instruksi, atau arahan resmi dari Dinas Pendidikan terkait penerbitan maupun penjualan buku tersebut. Ia juga menegaskan tidak pernah memberikan kata pengantar, selayang pandang, atau tulisan apa pun untuk dimuat dalam buku itu.

“Kenapa tiba-tiba buku ini terbit dengan mencantumkan foto Wali Kota, foto saya, bahkan ada yang mengatasnamakan Kabid. Setelah saya konfirmasi, para Kabid juga mengaku tidak pernah membuat kata pengantar untuk buku tersebut,” jelas Achi, membantah adanya keterlibatan dirinya atau pejabat lain di Dinas Pendidikan.

Dengan penegasan ini, Dinas Pendidikan Kota Makassar memastikan tidak ada arahan resmi terkait proyek buku puisi tersebut. Achi juga meminta semua pihak untuk tetap mengacu pada regulasi resmi dalam setiap pengadaan di sekolah.

Ia meminta pihak sekolah dan masyarakat untuk tidak meladeni permintaan pembelian buku tersebut, terlebih jika mengatasnamakan anjuran dari Dinas Pendidikan.

Achi juga berharap pihak penerbit segera menghentikan penjualan dan menarik peredaran buku tersebut. “Jika ada yang memaksa untuk menjual, mohon jangan diladeni sama sekali. Itu bukan anjuran kami, bukan himbauan Dinas Pendidikan. Kalau perlu, penerbit mencabut dan tidak memperjualbelikannya lagi,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan Achi di sela kegiatan sosialisasi penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dihadiri oleh kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar.

Achi menjelaskan bahwa tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk memastikan penggunaan Dana BOS di setiap sekolah berjalan sesuai aturan dan persentase yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan efektivitas penggunaan Dana BOS, misalnya berapa persen untuk sarana prasarana, berapa persen untuk pembelian buku, dan berapa persen untuk kegiatan lain, semuanya sesuai kaidah yang berlaku,” jelasnya.

Selain membahas Dana BOS, Dinas Pendidikan juga membuka ruang bagi kepala sekolah untuk menyampaikan keluhan terkait infrastruktur, sarana-prasarana, maupun kebutuhan SDM guru dan tenaga kependidikan.

“Masukan dari kepala sekolah ini akan kami masukkan dalam perencanaan dan proyeksi perbaikan sarana-prasarana pendidikan di Makassar,” tutur Achi. “Kualitas pendidikan harus didukung fasilitas yang memadai serta SDM yang profesional,” tambahnya.

Hingga berita ini dirilis, awak media belum berhasil menemukan sumber atau penulis yang bertanggung jawab atas penerbitan buku tersebut. Investigasi terkait hal ini masih terus dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur penipuan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses distribusi buku tersebut.