Pemprov Sulbar Akan Ukur Kompetensi Digital 13.470 ASN dan Non-ASN

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar pengukuran kompetensi digital bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan tenaga kontrak di lingkup Pemprov Sulbar. Langkah ini menjadi bagian percepatan transformasi digital sesuai misi ke-3 dan ke-5 Pancadaya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Kegiatan tersebut diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital RI Wilayah Sulselbar. Sosialisasi teknis digelar di Gedung Marasa Corner, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (11/8/2025).

Plt Kadis Kominfo Sulbar, Muh. Ridwan Djafar, mengungkapkan asesmen akan diikuti 13.470 personel, terdiri dari 5.283 PNS, 1.728 PPPK, dan 6.459 tenaga kontrak/TATT, yang mencakup seluruh OPD, guru, dan tenaga UPTD.

“Kita belum punya peta kemampuan digital pegawai. Padahal di era serba digital, kompetensi ini mutlak dibutuhkan. Hasil pemetaan akan kami presentasikan kepada Gubernur,” jelas Ridwan.

Pengukuran kompetensi akan dilaksanakan secara online pada 20 Agustus 2025 pukul 08.00–16.00 WITA, tanpa pengulangan. Peserta hanya membutuhkan waktu 15–20 menit untuk mengerjakan dari perangkat masing-masing yang terkoneksi internet.

Ridwan menegaskan, kegiatan ini penting untuk meratakan kompetensi digital di setiap OPD sehingga distribusi SDM dapat lebih tepat sasaran dan pelayanan publik semakin efektif. Menurutnya, kompetensi digital kini menjadi kebutuhan dasar di dunia kerja, mulai dari mengakses informasi, berkomunikasi, hingga meningkatkan produktivitas.

Hasil asesmen akan digunakan sebagai dasar kebijakan pelatihan, pengembangan SDM, dan percepatan transformasi digital di Sulbar.

Sekadar diketahui, Sulawesi Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pengukuran kompetensi digital secara menyeluruh di tingkat pemerintah provinsi. Langkah ini disebut menjadi sejarah sekaligus momentum penting akselerasi transformasi pemerintahan di Sulbar, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (Rls)