AdvertorialSulBar

DPRD Sulbar Bahas APBDP 2025, Pemkesra Dorong Anggaran Pro Kesejahteraan

×

DPRD Sulbar Bahas APBDP 2025, Pemkesra Dorong Anggaran Pro Kesejahteraan

Sebarkan artikel ini
(Foto/Istimewa, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hj.Sitti Suraida Suhardi)

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, memimpin rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulbar, Lantai 2.

Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan penyesuaian anggaran terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya yang menyentuh langsung aspek pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor. Hal ini selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga: Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, mengapresiasi arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada sektor peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi kita menyambut baik apa yang menjadi program unggulan pak Gubernur dan Wagun dalam peningkatan SDM,” ujar Suraidah, Rabu, (6/8/2025).

Dalam rapat tersebut, hadir pula Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanil. Ia menyatakan bahwa momentum pembahasan APBDP sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh program dan kegiatan khususnya di Biro Pemkesra mendapatkan dukungan penuh dari legislatif dan kami pun dapat menjalankan seluruh program yang direncanakan dengan baik dan akuntabel,” ucap Murdanil.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Biro Pemkesra dalam mengawal program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk upaya peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan program strategis seperti bantuan pendidikan melalui program beasiswa.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di Provinsi Sulawesi Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *