Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sulbar: Dorong Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Mamuju, Potretnusantara.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Sulbar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin (4/8/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Hadir pula Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad, mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), serta para anggota DPRD dan jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap substansi Ranperda yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Gubernur. Sejumlah fraksi menyoroti perlunya penyesuaian alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, efisiensi belanja daerah dan peningkatan transparansi pelaksanaan program juga menjadi sorotan.

Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi dan menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan APBD yang adaptif dan tepat sasaran.

“Melalui pemandangan umum fraksi ini, kami berharap setiap aspirasi dan catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Amalia juga menegaskan bahwa sinergi antara dua lembaga sangat krusial agar proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini menjadi tahapan awal dari rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, agenda akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban dari Gubernur Sulbar terhadap pemandangan umum fraksi sebelum memasuki pembahasan teknis bersama komisi dan Badan Anggaran DPRD.