Eks Ketua Dewan Pendidikan Sulsel: Seragam Gratis Pemkot Makassar Layak Diapresiasi

Makassar, Potretnusantara.co.id – Dr. Adi Suryadi Culla, mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan periode 2019-2024 dan pemerhati pendidikan, memberikan dukungan penuh terhadap program seragam sekolah gratis yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.

Menurutnya, program ini adalah langkah konkret dan progresif dalam membantu meringankan beban masyarakat, terutama keluarga kurang mampu di Kota Makassar.

“Kebijakan (pembagian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP) ini sangat positif dan layak diapresiasi oleh semua pihak, karena pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab negara dan bagian dari hak asasi manusia,” ujar Dr. Adi, Sabtu (2/8/2025).

Sebagai akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Adi menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari amanat konstitusi, di mana negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti seragam sekolah.

“Pendidikan itu hak asasi universal. Maka pemenuhan instrumen kebutuhan pendukung seperti seragam adalah bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi adanya polemik terkait pengadaan dan distribusi seragam gratis, Dr. Adi mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif.

Menurutnya, niat dan pelaksanaan program ini sudah berada pada jalur yang tepat, yaitu membantu dan meringankan beban masyarakat.

“Tak perlu memperdebatkan hal-hal teknis yang justru mengaburkan esensi utama dari kebijakan ini. Yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati hasilnya,” imbuhnya.

Dr. Adi juga mengapresiasi proses distribusi yang sudah berjalan serta pelibatan UMKM lokal dalam pengadaan seragam, yang menurutnya adalah langkah positif untuk memberdayakan ekonomi warga.

“Pelibatan UMKM lokal sangat strategis, karena memberdayakan ekonomi masyarakat secara langsung. Ini patut didukung, apalagi jika prosesnya dijalankan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan ini bersifat bertahap (gradual) namun memiliki sasaran yang jelas, yakni seluruh siswa SD dan SMP negeri di Kota Makassar.

“Tentu saja program seperti ini sangat tergantung pada kemampuan fiskal daerah. Tapi sejauh ini, upaya yang dilakukan Pemkot Makassar sudah sangat progresif. Bahkan jika dikembangkan lebih jauh,” paparnya.

Dr. Adi pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk mendukung dan mengawal kebijakan ini bersama-sama.

“Kita harus memberi support kepada pemerintah Kota. Ini bentuk kolaborasi demi masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tutup Dr. Adi.