Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting Terpadu, Junda Maulana: Ini Wujud Dukungan Misi Kedua SDK-JSM

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan dan menangani stunting secara terpadu. Melalui program Pastipadu, sebanyak 60 desa ditargetkan menjadi fokus intervensi pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2025–2026 yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (31/7/2025). Dalam forum tersebut, Junda yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Pastipadu melaporkan progres pelaksanaan program di hadapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).

“Seluruh aktivitas yang belum terlaksana di tahun 2025 akan dilanjutkan pada 2026. Sebanyak 60 desa telah ditetapkan sebagai lokus intervensi berdasarkan kesepakatan dengan seluruh kabupaten,” kata Junda.

Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk dukungan konkret terhadap misi kedua pasangan kepala daerah, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa program ini menjadi prioritas dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, intervensi terhadap 60 desa akan difokuskan pada sektor kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Hari ini kita pertegas komitmen. Tahun depan kita intervensi 60 desa. Setelah itu dilanjutkan lagi hingga semua desa di Sulbar tersentuh,” tegas SDK.

Ia juga menginstruksikan seluruh OPD agar memprioritaskan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

“Insya Allah, ini yang utama. Saya minta anggaran difokuskan dulu ke program ini, baru yang lainnya. Kita target semua 600-an desa bisa ditangani selama masa jabatan kami,” ucap SDK.

Dengan langkah terpadu dan terkoordinasi melalui program Pastipadu, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting dapat ditekan secara signifikan. Program ini menjadi bentuk konkret keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat desa yang selama ini menjadi kelompok paling rentan terhadap permasalahan sosial dan kesehatan.