Pemprov Sulbar Siap Dukung Pengawasan Itjen Kemendagri, Inspektorat Ikuti Rapat Survei Pendahuluan

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri).

Komitmen ini disampaikan saat Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, didampingi Sekretaris Inspektorat, mengikuti Rapat Survei Pendahuluan Tahap II secara daring dari Kantor Inspektorat Daerah, Kamis (31/7/2025).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Survei Pendahuluan Tahap I yang telah dilaksanakan pada Senin, 28 Juli 2025. Survei ini menjadi bagian dari rangkaian pengawasan yang akan dilakukan Itjen Kemendagri di Sulawesi Barat, dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 16 Agustus 2025.

Survei pendahuluan ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi awal serta menghimpun data dan dokumen yang relevan dengan fokus pengawasan.

“Rapat bertujuan untuk menggali informasi awal serta mengidentifikasi data dan dokumen yang relevan terkait fokus/aspek pengawasan,”kata Inspektur M. Natsir.

Adapun aspek yang menjadi fokus pengawasan mencakup:

• Penguatan tata kelola pemerintah dalam aspek pelayanan publik;

• Penguatan tata kelola dalam aspek keuangan daerah;

• Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta

• Pelaksanaan Program Strategis Nasional, khususnya Program Tiga Juta Rumah.

Rapat daring ini juga diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulbar yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan Itjen Kemendagri.

Dalam kesempatan tersebut, M. Natsir menyampaikan kesiapan Inspektorat Sulbar untuk mendukung penuh seluruh proses pengawasan yang akan dilakukan oleh tim pusat.

“Kami menyambut baik pelaksanaan survei pendahuluan ini sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah siap berkoordinasi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh tim Itjen Kemendagri. Ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa program-program strategis nasional dapat berjalan tepat sasaran di Sulawesi Barat,”ungkapnya.

Rapat ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan kelancaran proses pengawasan, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam berbagai aspek pelayanan dan pengelolaan keuangan.

(Rls)