Munafri-Aliyah Dampingi Menaker RI Tinjau Penyaluran BSU 2025 di Makassar

Makassar, Potretnusantara.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Prof. Dr. Yassierli, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 di Kantor Cabang Utama PT Pos Indonesia Makassar, Jalan Slamet Riyadi, Sabtu (26/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menegaskan bahwa program BSU bukan hanya bantuan sementara, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pekerja berpenghasilan rendah. Menurutnya, BSU merupakan instrumen yang krusial untuk meringankan beban ekonomi pekerja serta menjaga stabilitas sosial di daerah.

“Ini bagian dari bantuan untuk masyarakat guna menopang ekonomi. Kami berharap distribusi BSU berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, BSU bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. “Program ini dari pusat, membantu mengurangi beban para pekerja berpenghasilan rendah dan mendukung daya beli mereka,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mengungkapkan bahwa penyaluran BSU di Makassar telah mencapai angka lebih dari 90 persen dari total penerima yang ditargetkan. “Ini bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap para pekerja yang membutuhkan dukungan. Angka 90,30 persen bukan sekadar data, tapi bukti kerja keras bersama agar hak-hak pekerja bisa sampai tepat waktu dan sasaran,” jelas Aliyah.

Aliyah juga menegaskan bahwa Pemkot Makassar akan terus menjaga sinergi dengan pemerintah pusat, PT Pos Indonesia, dan semua pihak terkait untuk memastikan bantuan ini tepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berkomitmen memperkuat koordinasi agar kesejahteraan masyarakat, terutama pekerja, terus meningkat,” tuturnya.

Sementara itu, Menaker RI, Prof. Dr. Yassierli, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring nasional untuk memastikan BSU tepat sasaran. “Kami hadir untuk memastikan bahwa BSU ini benar-benar sampai kepada penerima,” katanya.

Menaker juga menyampaikan bahwa program BSU ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal kedua, sekaligus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. BSU 2025 diberikan kepada pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan kriteria tertentu. Pekerja yang memiliki rekening bank pemerintah akan menerima bantuan langsung melalui bank, sedangkan yang tidak memiliki rekening dapat mencairkan BSU melalui PT Pos Indonesia.

“Data penerima diverifikasi secara ketat agar distribusi berjalan akurat dan dapat diaudit. Total penerima secara nasional hampir mencapai 16 juta orang,” jelas Menaker.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan BSU secara bijak. “Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas keluarga. Pemerintah berusaha agar dana ini sampai dengan cepat, tepat, dan memberi manfaat maksimal,” tegasnya.

BSU 2025 diberikan untuk periode dua bulan (Juni–Juli), dengan nilai Rp600.000 per penerima. Pemerintah akan terus mengawal proses penyaluran agar berjalan lancar hingga seluruh target penerima terlayani.