SDK Sindir Pejabat Korup: Pejabat Harus Stop Masuk Penjara Gara-Gara Anggaran!

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), resmi menutup kegiatan retreat Eselon II dan Tenaga Ahli lingkup Pemprov Sulbar yang digelar di Makorem 142/Tatag, Mamuju, Minggu, (20/7/2025).

Dalam sesi penutupan, SDK menyampaikan materi mendalam yang terbagi dalam empat poin utama.

Ia membuka dengan pembahasan filosofis seputar hakikat kekuasaan dalam politik. Dua mazhab klasik pun dikupas—Machiavelli dan Plato—sebagai perbandingan pendekatan kekuasaan.

“Saya memilih jalan tengah: idealis tapi realistis. Politik bukan soal hitam-putih, tapi seni membaca situasi,” ujar SDK.

Pada sesi ekonomi, SDK kembali menegaskan arah pembangunan Sulbar lewat Misi Pancadaya, yakni pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, infrastruktur dan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa Sulbar harus menekankan prinsip ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33. SDK juga mencontohkan pendekatan SBY-nomic yang ia terapkan saat memimpin Mamuju. “Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment. Hasilnya, kemiskinan menurun, ekonomi tumbuh,” tegasnya.

Gubernur SDK juga menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan anggaran daerah, mulai dari politik anggaran yang transaksional, perencanaan tidak sinkron, hingga belanja yang tidak berbasis hasil.

“Pokir DPRD tetap sah, tapi harus melalui proses perencanaan yang benar, bukan disusupkan di tengah jalan,” tegasnya.

SDK pun menyampaikan 7 Direktiv Gubernur Sulbar, antara lain:

1. Gubernur/Wagub adalah pejabat publik yang bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

2. Memiliki kewenangan strategis, termasuk arah pembangunan dan kebijakan SDM.

3. Meski sumber daya terbatas, kebijakan tepat akan berdampak nyata.

4. Pertumbuhan dan kesejahteraan harus dijalankan bersamaan dengan disiplin.

5. Setiap pejabat wajib taat tata kelola untuk menghindari jeratan hukum.

6. Banyak pejabat masuk penjara karena lalai dalam tata kelola. “Sulbar, stop!”

7. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah dwitunggal, tidak boleh dipetakan dalam konflik.

“Sudah terlalu banyak pejabat yang masuk penjara karena kelalaian dalam keuangan daerah. Di Sulbar, praktik seperti ini harus diakhiri,” tegas SDK.

Menutup retreat, Gubernur SDK menyebut bahwa kegiatan ini menjadi wadah refleksi sekaligus pembekalan strategis bagi seluruh pejabat Pemprov Sulbar.

“Pak Danrem juga sudah beri banyak motivasi. Insyaallah, walau hanya tiga hari, tapi berbekas dan menjadi bekal kuat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan ke depan,” pungkasnya.

Editor: Dino

(Rls)