Gerakkan Literasi dari Sekolah, DPKD Sulbar Dorong Pembenahan Perpustakaan hingga Akses Digital

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong peningkatan indeks literasi melalui berbagai langkah konkret.

Salah satunya adalah kebijakan mewajibkan siswa SMA dan SMK membaca minimal 20 buku sebagai syarat kelulusan, yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah progresif untuk membangun budaya literasi sejak dini di kalangan pelajar. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar, Khaeruddin Anas, menyebut bahwa indeks literasi Sulbar masih tergolong rendah, yakni sebesar 63,65 pada tahun 2024. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 73,52.

“Sesuai arahan Gubernur, anak-anak diwajibkan membaca, karena terus terang indeks literasi kita masih sangat rendah. Ketertinggalan ini harus kita kejar dengan kerja keras dan sistematis. Salah satunya dengan membenahi standar perpustakaan sekolah agar akses buku bacaan bermutu bisa merata,” ujar Khaeruddin, Rabu (16/7/2025).

Sebagai bagian dari upaya itu, DPKD Sulbar mendorong proses akreditasi perpustakaan di sekolah-sekolah. Hingga pertengahan 2025, tercatat sebanyak 380 perpustakaan sekolah di Sulbar telah terakreditasi. Akreditasi ini memungkinkan sekolah memperoleh nomor registrasi untuk mendapatkan bantuan koleksi buku dari Perpustakaan Nasional.

“Akreditasi tidak hanya formalitas. Melalui standar nasional ini, sekolah didorong memiliki koleksi bacaan umum yang berkualitas, bukan hanya buku paket. Buku bermutu akan membentuk daya pikir, kreativitas, dan wawasan siswa,” jelasnya.

Menurut Khaeruddin, sebagian besar perpustakaan sekolah masih minim buku bacaan umum. Padahal, buku jenis ini penting untuk memperluas cakrawala berpikir siswa, bukan hanya untuk mendukung kurikulum, tetapi juga membentuk karakter.

DPKD Sulbar pun mendorong penyediaan buku-buku lokal yang memuat nilai-nilai kearifan lokal dan sejarah tokoh Sulbar. Beberapa di antaranya adalah buku Andi Depu, Baharuddin Lopa, serta SDK: Mendayung dari Hulu yang dianggap sarat pesan moral dan inspiratif bagi generasi muda.

“Buku-buku ini bukan sekadar bacaan sejarah, tapi sarat pesan moral dan jati diri yang relevan untuk generasi sekarang,” tambahnya.

Selain penguatan koleksi dan akreditasi, DPKD Sulbar juga memperluas akses literasi melalui digitalisasi dan pembukaan pojok baca di berbagai ruang publik. Saat ini, pojok baca telah tersedia di sejumlah bandara, hotel, dan kafe di Sulbar.

“Kami juga terus memperbarui koleksi bahan bacaan di pojok-pojok baca tersebut agar tetap menarik dan relevan,” ucap Khaeruddin.

DPKD Sulbar juga menyediakan layanan perpustakaan digital. Saat ini, tersedia sekitar 15.000 judul buku digital, termasuk 3.000 dari Perpustakaan Nasional dan 2.500 dari Balai Bahasa. Pelajar dan masyarakat umum dapat mengakses jutaan koleksi buku digital melalui platform Bintang Perpusnas di https://bintang.perpusnas.go.id.

Dengan kebijakan membaca 20 buku sebagai syarat kelulusan serta penguatan infrastruktur literasi di sekolah dan ruang publik, Pemprov Sulbar berharap budaya baca bisa tumbuh kuat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Rls