Munafri Warning SKPD: Tak Ada Ampun Bagi Pelanggaran

Makassar, Potretnusantara.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Penegasan ini disampaikannya dalam kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, yang digelar di Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (16/7/2025).

Munafri meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih serius dan proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat.

“Saya meminta Inspektorat untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada dan menggali masalahnya sampai ke akar-akarnya,” ujar Appi.

Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi perbaikan harus segera dijalankan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik kecurangan.

“Efek jera harus dijalankan untuk memberikan contoh yang baik bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.

Munafri juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan aturan. Jika ditemukan regulasi yang saling bertentangan, perlu dilakukan diskusi terbuka guna mencari solusi tanpa mengorbankan integritas pemerintahan.

Ia memastikan akan memantau langsung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di seluruh tingkatan SKPD. Seluruh jajaran diajak untuk bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Saya tidak ingin ada kebohongan dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Saya ingin membangun sistem yang membuat kita semua bisa bekerja dengan bahagia dan tanpa ketakutan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Munafri juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang dilandasi nilai-nilai kearifan lokal seperti “siri” (rasa malu) dan kehormatan, yang diyakini dapat menjadi fondasi pemerintahan yang bermartabat.

“Kita harus bekerja keras untuk keluar dari zona yang tidak baik ini. Kita tidak hanya bicara tentang uang dan anggaran, tetapi juga tentang membangun nilai-nilai yang baik dalam pemerintahan,” tuturnya.

Lebih jauh, Munafri menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang selama ini muncul di Pemkot Makassar diibaratkannya seperti “sampah” yang menumpuk akibat sistem yang dibiarkan tanpa pembenahan serius.

“Seluruh persoalan ini bisa kita hilangkan dari awal, bagaimana kita mengantisipasi. Saya tahu ini tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah keluar dari kondisi ini,” ujarnya.

Sebagai langkah pembenahan, Munafri menegaskan akan terus melakukan rotasi pejabat secara berkala. Menurutnya, rotasi bukan sekadar soal selera, tetapi untuk menyegarkan organisasi dan menggali potensi tersembunyi.

“Saya sengaja merotasi. Yang di atas turun ke bawah. Ternyata yang di bawah ini lebih teknis dan lebih mampu melakukan kerja luar biasa. Kita mau mencari orang-orang yang punya kemampuan baik tapi tersembunyi,” jelasnya.

Dalam forum itu, ia juga menyinggung temuan-temuan pelanggaran yang perlu diklarifikasi secara detail, apakah bersifat administratif atau sudah masuk kategori yang merugikan negara.

“Kalau ini sudah sampai ke wilayah yang membahayakan dan merugikan keuangan negara, tidak akan pernah ada kata maaf untuk itu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti celah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pada kegiatan dengan anggaran besar.

“Kalau belanja barang jasanya kecil, kegiatan yang dikasih besar. Kalau belanja barang jasanya besar, banyak sekali tangan-tangan yang mau mencoba menyentuh. Ini yang saya mau kita cegah bersama,” ujarnya.

Munafri menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara konsisten, demi membangun sistem yang transparan dan dipercaya publik.

Untuk memastikan pengawasan berjalan ketat, ia memerintahkan Inspektorat Daerah untuk menyampaikan laporan rutin langsung kepadanya setiap dua minggu.

“Tugas besar ada di Inspektur. Kontrol ini saya minta setiap dua minggu laporannya sampai ke saya. Kalau sifatnya administratif, kita luruskan dengan baik,” katanya.

“Tapi kalau sudah menyangkut kerugian negara, jangan coba-coba, tidak akan ada kata maaf, akan berlanjut sampai selesai,” lanjut Appi.

Munafri juga menyampaikan bahwa evaluasi dan pembenahan akan dilakukan hingga ke unit-unit pelayanan dasar, seperti puskesmas, guna memastikan etos kerja yang efisien dan profesional dapat dibangun di semua lini.

“Kalau tata kelola berjalan baik, etos kerja kita akan sama, efisien, simpel, bukan berlomba-lomba mencari keuntungan dalam setiap kegiatan,” ujarnya.

Ia mengimbau seluruh ASN di Pemkot Makassar untuk tidak mencari celah dalam prosedur, serta menjalankan setiap kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Segala macam prosedur kalau memang harus ribet demi menjaga tata kelola, ya harus kita jalani. Jangan dibuat simpel hanya karena asumsi kita sendiri,” tutup Munafri.