Perkuat Akuntabilitas Kinerja, Inspektorat Asistensi SAKIP dan Zona Integritas

Mamuju, Potretnusantara.co.id — Dalam rangka mendukung percepatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan pembangunan Zona Integritas (ZI), Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan asistensi yang difokuskan pada instansi pemerintah prioritas.

Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran Inspektorat Sulbar, termasuk Inspektur Pembantu Wilayah III, Andi Nurlianti Nurdin, bersama tim teknis. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel sebagaimana visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK–JSM).

Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir, menyampaikan bahwa asistensi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan mempercepat agenda reformasi birokrasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Melalui rakor dan asistensi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memahami arah perbaikan yang harus dilakukan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja,” ujar Natsir, Selasa (8/7/2025).

Tiga pemerintah kabupaten yang menjadi fokus pembinaan dalam kegiatan ini adalah Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, dan Pasangkayu. Selain itu, kegiatan juga melibatkan sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar yang telah ditetapkan sebagai lokus penguatan zona integritas dan peningkatan akuntabilitas.

Inspektur Pembantu Wilayah III, Andi Nurlianti Nurdin, dalam paparannya menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya, keberhasilan pencapaian WBK dan WBBM tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh perubahan nyata dalam pola pikir dan budaya kerja birokrasi.

“Kami siap memberikan pendampingan teknis dalam setiap tahapan. Kunci utamanya adalah kolaborasi lintas perangkat daerah dan keberanian untuk melakukan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan,”kata Nurlianti.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi untuk mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi di lapangan serta menyusun rencana tindak lanjut bersama dalam rangka percepatan implementasi program reformasi birokrasi.

Inspektorat Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dengan asistensi yang berkelanjutan, diharapkan target pembangunan zona integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulbar dapat tercapai secara optimal. (Rls)