Bapperida Sulbar Laporkan Capaian Pengentasan Kemiskinan Semester I 2025, Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di 2026

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaporkan capaian pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem semester I tahun 2025.

Laporan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang digelar secara daring oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Senin (7/7/2025).

Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, hadir Fungsional Perencana Ahli Muda Masita Pratiwi Husni dan staf Haykal Inayah Ramadhan melalui Zoom Meeting.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan indikator dan mekanisme penilaian kinerja daerah dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Masita.

Masita menyebut, hal ini menjadi bagian penting dari dukungan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan, sekaligus mendukung misi kedua Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sosialisasi tersebut, Ditjen Bangda turut memaparkan arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 terkait isu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Penilaian kinerja Pemda sendiri mengacu pada sejumlah indikator, yakni dokumen SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 2025–2029, Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2025, dan Laporan Semester I pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bobot penilaian terdiri atas Kinerja Daerah (40 persen) dan Alokasi serta Realisasi Anggaran Tahun 2025 (60 persen).

Secara nasional, angka kemiskinan per semester I tahun 2025 tercatat sebesar 24,06 juta jiwa atau 9,03 persen. Sementara angka kemiskinan ekstrem masih berada di 3,59 juta jiwa atau 1,26 persen.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga 5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0 persen pada 2026 mendatang.

Selain perwakilan pemerintah daerah, kegiatan ini juga diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.