Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Asisten Pidmil Kejati Sulsel Temui Wali Kota Makassar

Makassar, Potretnusantara.co.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan dari Asisten Pidana Militer (Pidmil) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kolonel Laut (H) Dr. M. Asri Arief, SH., M.Si., CTMP, di Balai Kota pada Rabu (11/6/2025).

Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dan aparat penegak hukum, khususnya di ranah hukum militer. Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyampaikan apresiasinya atas silaturahmi ini yang dinilai penting dalam menyatukan persepsi demi mendukung reformasi birokrasi yang tengah berlangsung.

“Saya berterima kasih atas kunjungan ini, sebagai bentuk penguatan hubungan lintas sektor. Saat ini kami sedang melakukan penataan birokrasi, dan perlu adanya kesamaan persepsi agar upaya tersebut menjadi satu kesatuan,” ungkap Wali Kota.

Ia menyoroti pentingnya sinergi dengan seluruh elemen penegak hukum guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tengah masyarakat.

“Kami ingin menjalin kerja sama yang baik untuk mencegah potensi kriminalitas dan gejolak sosial di masyarakat. Peran aparat penegak hukum, termasuk pengadilan militer, sangat kami harapkan dalam mengawal proses pembangunan di Kota Makassar,” lanjutnya.

Selain aspek keamanan, Wali Kota juga menekankan urgensi menjaga ketertiban umum melalui pengelolaan kebersihan kota dan penertiban parkir liar, yang kerap menjadi keluhan warga.

Ia berharap pertemuan ini menjadi titik awal kerja sama yang lebih erat antara Pemkot Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam mewujudkan pembangunan kota yang tertib dan aman.

Di sisi lain, Kolonel Laut (H) Dr. M. Asri Arief menegaskan bahwa kehadirannya bukan semata kunjungan silaturahmi, melainkan bentuk nyata komitmen untuk memperkuat hubungan kelembagaan.

“Kunjungan kami ini adalah bentuk silaturahmi, sekaligus wujud komitmen untuk memperkokoh sinergi bersama pemerintah Kota,” jelasnya.

Ia turut menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga kedaulatan negara serta mendukung kelancaran program-program pemerintah di tingkat daerah.