Pemerintahan

Pemprov Sulbar Dapat Angin Segar dari Pemerintah Pusat, Kementerian Transmigrasi Siap Kucurkan Rp180 Miliar

×

Pemprov Sulbar Dapat Angin Segar dari Pemerintah Pusat, Kementerian Transmigrasi Siap Kucurkan Rp180 Miliar

Sebarkan artikel ini

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapat kabar baik dari pemerintah pusat. Kementerian Transmigrasi berkomitmen mengucurkan dukungan anggaran hampir Rp180 miliar untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut.

Komitmen ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (10/6/2025), dipimpin langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana.

“Kita ingin memastikan bahwa rencana dan peluang dari hasil kunjungan Bapak Gubernur ke kementerian benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai peluang besar yang sudah terbuka malah tidak kita manfaatkan,” ujar Junda dalam rapat tersebut.

Menurut Junda, salah satu bentuk dukungan konkret datang dari Kementerian Transmigrasi yang menyatakan siap menggelontorkan anggaran hingga hampir Rp180 miliar. Dukungan serupa juga datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai sekitar Rp200 miliar.

“Ini peluang besar. Selain Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberi dukungan sekira Rp200 miliar. Bahkan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi turut memberikan sinyal positif,” katanya.

Menanggapi hal ini, Junda meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera merespons cepat peluang yang ada. Ia menegaskan pentingnya penyiapan dokumen pendukung agar bantuan dari kementerian bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2025 dan 2026.

“Kita sudah tetapkan target. Minggu depan, semua OPD terkait harus menuntaskan persiapan, termasuk Dinas ESDM,” tegasnya.

Junda juga menekankan pentingnya peran tenaga ahli dalam mendampingi proses perencanaan. Ia mengingatkan bahwa setiap program yang dirancang harus berbasis riset agar berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, perencanaan harus berbasis riset. Kita tidak boleh hanya menerima bantuan standar, tapi mendorong program terintegrasi yang berdampak besar,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *