100 Hari Kerja Bukan Tolak Ukur Kinerja Pemerintah, Hanya Tradisi

Makassar, Potretnusantara.co.id – Kritik terhadap kinerja 100 hari Pemerintah Kota Makassar kembali mencuat, namun kali ini mendapat respons tajam dari kalangan muda yang aktif di ranah pembangunan daerah. Ketua Bidang Perencanaan Strategis DPD KNPI Kota Makassar, Syahrullah Sanusi, menilai bahwa kritik yang dilontarkan oleh Syamsul Bahri Majjaga, yang mengatasnamakan KNPI, tidak berdasar dan terlalu politis.

“Kritikan tidak ada datanya. Hanya pernyataan umum. Ndak jelas juga indikator kinerja apa yang dimaksud,” ujar Syahrullah saat diwawancarai via telepon, Kamis (5/6/2025).

Syahrullah, yang juga alumni Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Unhas, menekankan pentingnya menyampaikan kritik yang didukung oleh data dan analisis terukur. Baginya, tanpa itu, kritik hanya menjadi tuduhan kosong yang tak membangun dialog.

“Kritik terhadap Pemkot Kota Makassar mengatasnamakan KNPI ini sangat politis. Dalam pemberitaan tersebut tidak ada solusi konkret yang diberikan, hanya kritik umum yang kurang membantu dalam membangun dialog konstruktif. Pemerintahan dalam konteks sistem Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahkan Presiden di Indonesia, adalah untuk lima tahun masa pemerintahan bukan 100 hari untuk bisa menjadi ukuran kinerja pemerintahan,” tegasnya.

Syahrullah juga mempertanyakan kontribusi nyata dari pihak yang mengkritik. Menurutnya, jika hanya melontarkan kritik tanpa alternatif solusi, maka itu tidak akan membawa perbaikan apa pun.

“Yang menjadi pertanyaan saya, apa program yang menjadi solusi dari Syamsul Bahri Majjaga yang mengaku Ketua KNPI Kota Makassar? Apa programnya hanya mengkritik Pemerintahan Kota Makassar tanpa memberikan solusi saja?” lanjutnya.

Ia pun mengajak publik untuk melihat rekam jejak 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin (Appi) dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Alya) yang telah dipublikasikan di media sosial.

Menurutnya, banyak pencapaian awal yang telah dimulai oleh duet Appi-Alya, mulai dari pembenahan tata kelola, peningkatan partisipasi warga, hingga penguatan pelayanan dan kreativitas.

“100 hari perjalanan penuh tekad dan kerja nyata untuk Makassar. Bukan sekadar angka, tapi janji yang terus kami wujudkan bersama. Dari menata pemerintahan, membuka ruang partisipasi warga, hingga memperkuat layanan dan kreativitas, setiap langkah adalah untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan prinsip kerja nyata, keterbukaan, dan kepedulian, mari dukung dan kawal perubahan ini bersama,” bunyi testimoni dalam unggahan akun Instagram Pemkot Makassar. Lihat postingan

Di akhir pernyataannya, Syahrullah mengingatkan bahwa 100 hari kerja seharusnya tidak dijadikan sebagai alat ukur utama, karena sifatnya lebih pada tradisi simbolik dibanding evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lima tahun pemerintahan.

Dengan demikian, perdebatan mengenai 100 hari kerja bukan sekadar soal siapa paling vokal, tapi siapa yang paling berkontribusi untuk membawa Makassar ke arah yang lebih baik. (***)