Komisi VIII DPR RI Tinjau Sekolah Rakyat Bali Mandara

Buleleng, Potretnusantara.co.id – Di tengah perbukitan Buleleng yang sejuk, semangat perubahan bergema dari ruang-ruang kelas Sekolah Rakyat Bali Mandara. Komisi VIII DPR RI hadir langsung dalam kunjungan kerja reses masa persidangan III tahun sidang 2024–2025 ke Provinsi Bali, dengan satu misi besar: memperjuangkan pendidikan inklusif yang berpihak pada rakyat kecil.

Kunjungan ini tidak sekadar seremonial. Rombongan Komisi VIII datang dengan agenda menyerap aspirasi masyarakat dan meninjau langsung berbagai program pemerintah di bidang keagamaan, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga pengelolaan wakaf. Namun, sorotan utama mereka jatuh pada Sekolah Rakyat Bali Mandara, sebuah model pendidikan harapan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Dipimpin langsung oleh I Ketut Kariyasa Adnyana, anggota Komisi VIII dari daerah pemilihan Bali, kunjungan ini mengukuhkan posisi Sekolah Bali Mandara sebagai pionir dalam pendidikan berbasis kesejahteraan sosial.

“Sekolah rakyat ini harus sukses dan berhasil. Setiap rapat kerja, kami selalu promosikan sekolah Bali Mandara. Output-nya luar biasa,” tegas Kariyasa dalam sambutannya di hadapan siswa, guru, dan para pemangku kepentingan, Rabu (28/5/2025).

Kehadiran jajaran mitra kerja dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta lembaga terkait lainnya turut memperkuat komitmen sinergi antarinstansi. Sejumlah anggota DPR lintas fraksi seperti Hidayat Nur Wahid (PKS), Nanang Samudra (Demokrat), Dini Rahmania (NasDem), Saiful Nuri (PAN), dan dua kader Golkar, Athalita Prawirakusumah dan Derta Rohidin juga hadir memberikan dukungan.

SMA Negeri dan SMK Negeri Bali Mandara pun menuai pujian dari Komisi VIII. Bagi Kariyasa, keberadaan sekolah ini lebih dari sekadar bangunan pendidikan, ia adalah simbol kepedulian negara terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan.

“Kami ingin sekolah rakyat ini menjadi bagian dari program nasional. Presiden telah mencanangkan 200 unit sekolah rakyat, dengan target pembangunan 100 unit dari pemerintah dan 100 dari swasta. Anggarannya mencapai 150 hingga 200 miliar rupiah per unit,” paparnya.

Tak hanya soal pendidikan, Kariyasa turut mengangkat isu sosial yang mendesak di wilayah Buleleng, seperti kemiskinan ekstrem dan gangguan kejiwaan. Ia mendorong realisasi pembangunan rumah singgah yang lahannya telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Harapannya, fasilitas ini menjadi tempat bernaung dan rehabilitasi bagi warga yang paling rentan.

Dalam kesempatan tersebut, Kariyasa juga mengulas kembali perjuangan panjang Sekolah Bali Mandara. Ia menceritakan bagaimana sekolah ini dulunya didanai melalui program CSR swasta, namun terpaksa berakhir setelah satu tahun karena kebijakan kawasan tanpa rokok di Bali. Sejak itu, Pemerintah Provinsi Bali mengambil alih seluruh pembiayaan operasional sekolah.

“Kami di Komisi VIII akan terus mendukung agar sekolah rakyat ini menjadi program prioritas nasional. Ini bukan sekadar pendidikan, tapi investasi kemanusiaan,” tutupnya penuh keyakinan.

Langkah konkret pun telah disiapkan. Dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja lanjutan bersama Kementerian Sosial, guna merinci dukungan anggaran dan skema pelaksanaan program Sekolah Rakyat secara nasional. Sebuah babak baru yang diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi.