Andi Luhur: Sekda Baru Harus Jadi Motor Penggerak Akselerasi Janji Politik

Makassar, Potretnusantara.co.id – Kota Makassar memasuki babak baru dalam tata kelola pemerintahannya. Rabu (28/5/2025), Wali Kota Munafri Arifuddin resmi melantik Andi Zulkifly Nanda sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi menjadi sinyal kuat arah perubahan menuju pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan responsif.

Setelah lebih dari satu tahun posisi strategis ini hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj), hadirnya Sekda definitif menandai komitmen nyata Pemerintah Kota Makassar terhadap prinsip good governance.

“Sejak awal, proses seleksi terbuka untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan transparan,” ujar Munafri usai pelantikan di Balai Kota.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah berjalan dengan prinsip objektivitas dan akuntabilitas. “Dengan demikian, hasil akhir merupakan cerminan dari penilaian menyeluruh terhadap kompetensi, integritas dan kapabilitas para calon Sekda,” jelas Munafri, yang akrab disapa Appi.

Pelantikan ini juga menuai respons positif dari kalangan akademisi. Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Andi Luhur Prianto, menyebut pelantikan Zulkifly bukan hanya mengisi kekosongan struktural, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat kendali dan koordinasi birokrasi di lingkup Pemkot Makassar.

“Ini juga menjadi momen yang krusial bagi arah pemerintahan Kota Makassar ke depan agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Andi Luhur.

Ia menilai, ketidakpastian posisi Sekda selama ini menyebabkan koordinasi birokrasi berjalan tidak optimal. Kini, kehadiran Andi Zulkifly diharapkan bisa membawa stabilitas dan kejelasan arah. “Kehadiran Sekda definitif menjadi penanda dimulainya babak baru pemerintahan yang lebih solid dan terarah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Luhur menyebut bahwa publik kini menanti percepatan realisasi janji politik kepala daerah. Di sinilah peran strategis Sekda sangat diperlukan.

“Sekda tidak cukup hanya berperan normatif… Ia harus mampu memimpin konsolidasi birokrasi secara menyeluruh dan mengakhiri polarisasi internal pasca Pilwali,” tegasnya.

Meski mengakui bahwa unsur politik tak sepenuhnya bisa dihindari dalam penetapan jabatan publik, ia menilai selama Sekda menunjukkan kinerja profesional dan inklusif, kepercayaan publik akan tetap terjaga.

“Publik hari ini lebih menuntut kinerja nyata daripada narasi. Sekda sebagai pemegang kendali birokrasi harus menunjukkan bahwa ia mampu menyatukan kepentingan, meredam ego sektoral, dan menjadikan birokrasi sebagai alat pelayanan, bukan arena kontestasi,” tandas Andi Luhur.

Dengan rekam jejak panjang sebagai birokrat dari akar rumput, Andi Zulkifly diharapkan menjadi figur pemersatu. Pelantikannya dipandang sebagai awal dari rekonsiliasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.