Perkuat Sinergi, Pemkot Makassar Gandeng Kemenham Sulsel Tangani Isu HAM

Makassar, Potretnusantara.co.id -Pemerintah Kota Makassar semakin serius menangani isu-isu hak asasi manusia (HAM) di wilayahnya. Wujud keseriusan itu terlihat dari upaya mempererat kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenham) Sulawesi Selatan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa persoalan HAM tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor saat menerima kunjungan resmi Kepala Kemenham Sulsel, Daniel Rumsowek, di Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025).

“Perlu kolaborasi yang kuat antara Pemkot dan Kementerian HAM. Dalam konteks Kota Makassar, persoalan hak asasi harus disikapi bersama. Jika terjadi pelanggaran, maka solusi harus dicari secara kolektif,” jelas Munafri.

Ia menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam membuka ruang partisipatif bagi semua pihak yang ingin terlibat dalam pengawalan kebijakan HAM. Menurutnya, transparansi dan keterbukaan antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan HAM yang efektif.

“Kami di Pemkot sangat berharap bisa saling membuka ruang. Ini penting agar setiap isu hukum atau pelanggaran hak bisa dikawal bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Daniel Rumsowek yang baru saja dilantik sebagai Kakanwil Kemenham Sulsel sejak 19 Maret lalu, memperkenalkan diri dan menyampaikan komitmennya dalam penegakan HAM. Kini, wilayah kerjanya juga mencakup Sulawesi Tenggara.

“Perkenalkan, saya mulai menjabat sejak 19 Maret. Kemenham saat ini telah terbentuk sesuai nomenklatur baru. Kami membawahi wilayah hingga Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa Kemenham hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator dan solusi atas berbagai persoalan HAM lintas daerah.

“Kami menjalankan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan urusan hak asasi manusia, termasuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Daniel juga memaparkan beberapa program unggulan seperti penerbitan satu juta sertifikat HAM dan pemberian bantuan hukum yang menargetkan ribuan penerima manfaat.

“Seperti satu juta sertifikat HAM dan pemberian bantuan hukum sebagai instrumen HAM, dengan target lebih dari seribu penerima manfaat,” tuturnya.

Di akhir pertemuan, ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan kesediaan menerima aduan dari masyarakat.

“Jika ada pelanggaran HAM, kami siap menerima laporan aduan dan menindaklanjutinya dengan langkah kongkrit,” tutupnya.

Komitmen kuat dari kedua belah pihak, harapan akan terbangunnya sistem perlindungan HAM yang inklusif dan responsif di Kota Makassar semakin nyata. (*)