BKSAP DPR RI Gandeng Universitas Airlangga Bahas Diplomasi Global

Surabaya, Potretnusantara.co.id – Di tengah arus perubahan tatanan dunia yang makin dinamis, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menunjukkan langkah proaktif dengan menggandeng Universitas Airlangga (Unair) dalam sebuah diskusi strategis bertajuk ‘Sosialisasi Peran BKSAP DPR RI pada Forum Parlemen BRICS dan OECD dalam Konteks Ekonomi Nasional’, Senin (26/5/2025).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, membuka acara dengan pernyataan tajam yang menggugah kesadaran nasional.

“BKSAP bukan hanya simbol kehadiran parlemen, melainkan alat perjuangan nyata untuk menyuarakan kepentingan nasional di panggung dunia. Indonesia tak boleh hanya menjadi pengikut dalam peta kekuatan global. Melalui forum seperti BRICS dan OECD, kita harus cerdas memilih peran: apakah sebagai pemain yang menentukan arah, atau hanya menjadi penonton di tribun,” tegasnya.

Tak hanya menyoroti pentingnya peran Indonesia dalam diplomasi global, Bramantyo juga menekankan perlunya second track diplomacy sebagai kanal strategis baru. Ia menambahkan bahwa suara akademisi sangat dibutuhkan agar arah kebijakan Indonesia tidak berhenti di tataran simbolik, tetapi menyentuh dampak nyata bagi rakyat.

Turut hadir pula dua anggota BKSAP lainnya yang menyuarakan pandangan berani dan kritis. Arzeti Bilbina mendorong agar Indonesia tidak takut mengambil sikap tegas di panggung internasional.

“Kita harus berani ambil posisi, bukan hanya terombang-ambing,” ujarnya.

Sementara Hillary Brigitta Lasut mengingatkan bahwa keberanian politik juga harus diiringi pembenahan sistem hukum untuk mendukung iklim investasi.

“Tanpa reformasi hukum, kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih siap,” ungkapnya, merujuk pada pengalaman negara-negara yang sukses menciptakan kepastian hukum bagi investor.

Diskusi semakin hidup saat civitas akademika Unair ikut melemparkan pandangan kritis dan reflektif. Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswa, dan Alumni Unair, Bambang Sektiari Lukiswanto, menyentil realitas hukum di Indonesia yang kerap lemah di lapangan.

“Regulasi kita bagus di atas kertas, tapi implementasinya nihil. Kalau terus begini, kita hanya akan jadi macan ompong di mata dunia,” sindirnya.

Suara akademisi lainnya pun tak kalah tajam. Baiq Wardhani dari FISIP menekankan pentingnya prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, sementara dari Fakultas Hukum, Maradona mempertanyakan otoritas BKSAP dalam mendorong reformasi hukum secara nyata. Nilam Andalia menambahkan agar Indonesia berhati-hati menjalin komitmen dengan BRICS, mengingat forum tersebut tidak berdiri di atas dasar hukum formal.

Tak ketinggalan, mahasiswa Unair juga memberikan warna tersendiri. Gusti Syahidah Pramesti mengangkat isu potensi konflik kepentingan di BRICS dan OPEC, M. Suro Palo membahas dampak kecerdasan buatan terhadap lapangan kerja, dan Solihatul Maisaroh menegaskan bahwa BKSAP harus berperan aktif sebagai pengawas kebijakan global.

“BKSAP tidak hanya menjadi jembatan, tetapi juga pengawas kritis agar kebijakan global tidak menjadi beban rakyat kecil,” ujarnya.

Menutup diskusi, Bramantyo Suwondo menegaskan kembali arah perjuangan diplomasi parlemen.

“Diplomasi Indonesia harus progresif, kritis, dan berpihak pada rakyat. Kita harus menjadi pencipta narasi, bukan sekadar pengikut arus global,” pungkasnya.

Diskusi ini menandai bahwa diplomasi parlemen bukan sekadar agenda seremonial, melainkan instrumen substantif yang memperkuat daya tawar Indonesia di kancah internasional. Kolaborasi antara parlemen dan dunia akademik pun diharapkan mampu melahirkan gagasan segar yang membumi, kontekstual, dan menjawab tantangan zaman.