PLN dan Pemkot Makassar Sinergi Hadirkan Listrik di Kepulauan: Super Sun Jadi Solusi Energi Bersih

Makassar, Potretnusantara.co.id – Harapan warga kepulauan di wilayah Kota Makassar untuk menikmati listrik secara merata mulai menemui titik terang. Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN-UID Sulsel-Tenggara, Barat, intens membahas percepatan pasokan listrik di pulau-pulau yang hingga kini belum tersambung jaringan PLN.

Pertemuan yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar pada Rabu (21/5/2025) ini menyoroti perlunya skala prioritas dalam elektrifikasi wilayah kepulauan.

“Kami kesini bertemu pak Wali Kota di Pemkot Makassar bahas soal kelistrikan di kepulauan, dimana pasokan listrik baru di Pulau,” jelas Edyansyah, General Manager PLN UID Sulsel-Tenggara, Barat.

Ia menekankan bahwa dukungan dari pemerintah kota menjadi kunci utama, karena PLN siap menindaklanjuti jika wilayah prioritas sudah ditentukan.

“Kami meminta skala prioritasnya dari pemerintah kota Makassar, karena masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ini adalah warga Kota Makassar. Jadi prioritas perlu datang dari pemda,” ujarnya.

Langkah konkret PLN yang sudah dilakukan adalah menghadirkan listrik berbasis energi terbarukan melalui program Super Sun di Pulau Barrang Caddi. Program ini menggunakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga.

“Tujuannya untuk percepatan elektrifikasi. Dengan Super Sun, setiap rumah bisa langsung mendapatkan pasokan listrik berbasis energi terbarukan,” jelasnya.

Namun sejauh ini, program tersebut baru menjangkau satu pulau. Edyansyah berharap kolaborasi dengan Pemkot Makassar bisa memperluas cakupan program ini.

“Harapan kami, program ini bisa berlanjut ke pulau-pulau lain, tentu menunggu anggaran dari PLN,” tambahnya.

PLN pun menegaskan kesiapan mereka dalam melakukan percepatan pemasangan jaringan, sambil menyerahkan penentuan lokasi dan kebijakan teknis kepada pemerintah kota.

“PLN siap percepat pemasangan, sementara pengembangan lainnya termasuk kebijakan dan penentuan lokasi menjadi ranah Pemkot Makassar,” ungkapnya.

Ke depan, PLN dan Pemkot Makassar merencanakan peninjauan bersama ke pulau-pulau yang akan dijadikan prioritas elektrifikasi.

“Kami harapkan sinergi ini dapat segera memberikan akses listrik bagi masyarakat kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan di Pulau secara menyeluruh,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperluas akses listrik sebagai hak dasar seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau.

“Melalui koordinasi dengan PLN dan stakeholder lainnya, kita menyiapkan skema penanganan untuk menjawab persoalan kelistrikan yang dihadapi warga pulau,” katanya.

Menurutnya, dua kelompok masyarakat yang menjadi prioritas bantuan adalah warga yang belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan biaya, serta mereka yang sudah tersambung namun kesulitan membayar tagihan secara rutin.

“Kami berusaha agar seluruh warga di pulau bisa menikmati listrik secara adil. Pasokan listrik menjadi hak dasar, dan itu harus kita usahakan bersama,” ungkap perwakilan Pemkot Makassar.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota juga menyampaikan rencana strategis lain terkait jalur kabel bawah tanah di wilayah daratan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun program damping sharing kabel, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi infrastruktur kelistrikan kota.

“Prosedur teknis dan koordinasi antarlembaga terkait masih dalam proses pembahasan, untuk memastikan jalur kabel ini dapat diterapkan secara aman dan efisien,” tuturnya.