Peristiwa

Eks Sekjen DEMA UINAM Soroti Sikap Pasif Pemkab Bulukumba dalam Penolakan Pembangunan Gereja

×

Eks Sekjen DEMA UINAM Soroti Sikap Pasif Pemkab Bulukumba dalam Penolakan Pembangunan Gereja

Sebarkan artikel ini

Makassar, – Potretnusantara.co.id – Polemik terkait penolakan pembangunan gereja di Kabupaten Bulukumba kembali menckuat dan menimbulkan keprihatinan serius di tengah masyarakat. Kejadian ini menjadi sorotan tajam dari Andi Massakili, mantan Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (DEMA UINAM) sekaligus putra daerah Bulukumba.

Dalam pernyataan resminya, Andi Massakili mengecam keras sikap pasif Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dinilai abai dalam merespons penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah umat Katolik, yang telah berjuang mendapatkan haknya selama lebih dari 45 tahun.

“Ini bukan sekadar penolakan administratif. Ini adalah bentuk diskriminasi yang sistematis dan dibiarkan oleh pemerintah daerah. Ketika pemerintah absen dalam menjamin hak konstitusional warganya, itu adalah bentuk nyata kegagalan dalam menegakkan keadilan sosial,” tegasnya, Minggu (4/5/2025).

Andi Massakili juga mempertanyakan diamnya Pemkab Bulukumba yang dianggap seolah-olah melegitimasi sikap intoleran dengan tidak mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia menyatakan bahwa pembiaran terhadap tindakan diskriminatif seperti ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jika gereja pun tak bisa dibangun setelah puluhan tahun hanya karena alasan mayoritas-minoritas, lalu di mana letak keadilan? Apakah kita ingin generasi muda percaya bahwa kebebasan beragama bisa dikorbankan demi kenyamanan mayoritas?” ungkapnya.

Ia mendesak Pemkab Bulukumba untuk segera bersikap tegas dan adil serta menunaikan tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan negara. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, semua warga negara memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk beribadah sesuai keyakinannya.

“Ini bukan hanya soal rumah ibadah, tapi soal martabat dan hak asasi manusia. Jika negara tidak hadir untuk mereka yang ditindas, lalu siapa lagi yang akan membela hak-hak dasar ini?” tutup Andi Massakili.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *