SDK Tinggalkan Ruang Rapat, Geram Dugaan Penyimpangan Pajak Perusahaan Sawit

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan ketidaktransparanan pembayaran pajak daerah oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Hal itu disampaikan SDK saat memimpin rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah di Ruang Oval, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (25/4/2025). 

Dalam rapat tersebut, SDK bahkan meninggalkan ruangan karena geram mengetahui adanya ketidaksesuaian antara penggunaan air permukaan dan nominal pajak yang dibayarkan perusahaan.

Kemarahan SDK memuncak setelah data yang dipaparkan menunjukkan indikasi penyimpangan. Ia menilai sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit memanfaatkan air permukaan dalam jumlah besar, namun tidak membayar pajak secara proporsional.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai rapat, anggota DPR RI periode 2019–2025 itu menegaskan, praktik tersebut merupakan bentuk penghindaran pajak yang merugikan daerah. Ia pun mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila tidak ada penyelesaian.

“Banyak air yang digunakan, tapi pajaknya tidak dibayar. Ini yang sedang saya benahi. Kalau tidak selesai, kita akan bersoal hukum,” tegas Suhardi Duka.

SDK berharap seluruh perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara jujur dan transparan demi mendukung pembangunan daerah.

Editor: Dino