SDK Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-29 di Sulbar, Tekankan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah

Mamuju – Potretnusantara.co.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 tingkat Provinsi Sulbar, Jumat (25/4/2025).

Dalam sambutannya, SDK membacakan arahan serentak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di hadapan para ASN lingkup Pemprov Sulbar. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Indonesia adalah negara besar, tidak hanya dari luas wilayah dan jumlah penduduk, tapi juga dari sisi budaya, SDA, dan potensi daerah. Tapi semua itu tidak akan berarti tanpa sinergi yang kuat antarlevel pemerintahan,” ujar SDK.

SDK menyebut sinergi pusat dan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Tema Hari Otda tahun ini pun mengusung semangat tersebut: “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”

Ia juga menyampaikan sejumlah poin strategis arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya harus menjadi perhatian serius seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Berikut poin-poin strategis yang disampaikan:

1. Swasembada pangan, lewat regulasi, dukungan anggaran dan teknologi, penguatan SDM pertanian, hingga akses distribusi dan pengolahan lahan.

2. Swasembada energi, dengan optimalisasi SDA, diversifikasi energi, efisiensi, dan dukungan kebijakan untuk memperkuat ketahanan nasional.

3. Pengelolaan sumber daya air, melalui peningkatan infrastruktur, teknologi, dan penegakan hukum.

4. Pemerintahan bersih dan melayani, yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

5. Pengembangan kewirausahaan, termasuk kemudahan memulai usaha, akses permodalan, pelatihan, penguatan UMKM, dan kerja sama lintas sektor.

6. Pendidikan berkualitas, lewat kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur, beasiswa, guru, kurikulum, dan gizi anak sekolah.

7. Layanan kesehatan merata dan terjangkau, melalui penguatan sistem kesehatan, digitalisasi layanan, penanganan stunting dan gizi buruk.

8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum, seperti penyederhanaan struktur, e-government, sistem pengawasan internal, dan kanal pengaduan publik.

“Ini adalah kesempatan kita membuktikan bahwa Indonesia bisa jadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat, dengan masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak mulia,” tutup SDK.

Sumber: Humas Pemprov 

Editor: Dino